Presiden Prabowo Subianto memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri sebelum melantik keduanya sebagai pejabat baru di Istana Negara. Pemberian pangkat ini disebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang mereka di TNI dan Polri.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan dalam pelantikan dua pejabat baru di Istana Negara, Jakarta. Tak hanya melantik Letjen (Purn) Djamari Chaniago dan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri ke posisi strategis, Prabowo juga menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada keduanya.
Pemberian pangkat satu tingkat tersebut dilakukan sebelum pelantikan resmi di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025).
Djamari dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), menggantikan Budi Gunawan yang dicopot pada 8 September lalu. Sementara Ahmad Dofiri diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
“Hari ini Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan penuh kepada Jenderal Djamari Chaniago dan kepada Jenderal Pol Ahmad Dofiri,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Prasetyo Hadi, usai pelantikan menteri.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemberian pangkat kehormatan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk penilaian dari para senior mereka saat masih aktif bertugas di TNI dan Polri.
“Ada banyak pertimbangan dan banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang sudah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI AD maupun di kepolisian,” kata Prasetyo.
Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Ia juga baru ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Reformasi Kepolisian, menyusul pembentukan Tim Reformasi Polri yang dijadwalkan mulai bekerja pekan ini.
Sementara, Djamari Chaniago dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat Pangdam dan staf ahli di Kementerian Pertahanan.
Penunjukan Djamari sebagai Menkopolkam dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika keamanan nasional dan sorotan publik terhadap penegakan hukum.
