Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Ratusan simpatisan menghadiri kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digelar di Gedung Korpri, Kota Cirebon, Minggu (21/9/2025).

Acara ini menjadi ajang diskusi santai sekaligus menyuarakan aspirasi seputar dunia pendidikan Islam, terutama soal kesenjangan fasilitas antara madrasah dan sekolah umum.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina yang hadir dalam kesempatan tersebut menyoroti bahwa pendidikan madrasah harus mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kegiatan hari ini kita fokus mengenai peningkatan kualitas dari pendidikan keagamaan Islam yang disalurkan oleh Kementerian Agama kaitan dengan keberadaan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah di Kota Cirebon,” ujar Selly, Minggu (21/9/2025). 

Menurutnya, masyarakat selama ini lebih mengenal fasilitas pendidikan yang dikelola Kemendikdasmen.

Padahal, madrasah juga punya kontribusi besar dalam membentuk karakter siswa, khususnya dalam pendidikan akhlakul karimah.

“Masyarakat hari ini hanya mengetahui bahwa Kemendikdasmen lebih banyak mendapatkan fasilitas, baik dari PIP maupun KIP."

"Tentu kita berharap apapun yang di bawah Kementerian Agama tidak kalah saing dibandingkan dengan Kemendikdasmen,” ucapnya.

Selly juga menyinggung soal keberlanjutan pendidikan bagi lulusan madrasah.

Ia menegaskan, bahwa mereka tetap harus diberi peluang untuk bisa melanjutkan kuliah di universitas negeri.

“Termasuk juga saat mereka selesai dari madrasah, mereka tetap bisa mendapatkan afirmasi untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan di universitas negeri yang berada di bawah Kemendikbudristek,” jelas dia.

Namun, Selly mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah minimnya jumlah madrasah negeri jika dibandingkan dengan madrasah swasta, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik.

“Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana porsi antara madrasah negeri, tsanawiyah negeri dan ibtidaiyah negeri."

"Porsinya masih lebih sedikit dibandingkan swasta,” katanya.

Ia menambahkan, madrasah swasta besar pun masih dikuasai sektor IT berbayar.

Sedangkan madrasah swadaya yang dikelola masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam standar sarana dan prasarana.

Karena itu, Selly mendorong agar Program Indonesia Pintar (PIP) lebih merata, terutama untuk madrasah swasta kategori swadaya.

"Dorongan saya selaku anggota DPR RI, PIP yang selama ini belum tersebar merata dari Kementerian Agama nantinya akan kita sebarkan kepada madrasah-madrasah swasta yang kategorinya swadaya."

"Sehingga warga tidak mampu bisa mendapatkan fasilitas itu,” ujarnya.