Bandung (ANTARA) - Pos pengaduan warga di Gedung Sate Bandung, mulai beroperasi perdana pada Senin (6/10) dengan menerima berbagai aduan, termasuk kasus kecelakaan di sekitar Tol Mohamad Toha yang terjadi pada 5 September 2025.
Kasus tol sampai sekarang belum selesai, diadukan di fasilitas baru tersebut, sehingga diadukan ke Gedung Sate Bandung oleh pasangan suami-istri Andri dan Yanti dari Kabupaten Bandung Barat, di mana korban dalam kecelakaan yang terjadi di sekitar KM 135 itu, merupakan anggota keluarganya dan belum ada pertanggungjawaban.
Andri ditemui selepas memberikan laporan tersebut menjelaskan kejadian itu bermula saat 5 September 2025, mobil yang diisi oleh sekeluarga itu tengah mogok di lokasi tersebut, dan dirinya pun tengah berusaha memperbaiki. Dan tiba-tiba ada mobil datang dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak kakak ipar Andri.
"Saat itu mobil kami sedang mogok, saya tengah mencari sparepart, tapi tiba-tiba ada pengendara lain melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kakak ipar saya. Tapi mereka sampai sekarang tak tanggung jawab," kata Andri.
Andri mengatakan pengemudi mobil yang menabrak kakak iparnya mau menyelesaikan secara kekeluargaan, namun hingga saat ini belum ada itikad baik.
Adapun yang dimintakan pertanggungjawaban pada pelaku, antara lain penggantian unit mobil, dan tanggung jawab pada anak almarhum yang telah menjadi yatim saat ini.
"Waktu itu mereka menyanggupi, tapi ternyata sampai sekarang belum terwujud, malah justru saling lempar tanggung jawab antara sopir dengan bosnya," ujarnya.
Andri mengatakan pihaknya mengharapkan dengan langkah pelaporan melalui pos pengaduan di Gedung Sate Bandung, masalah yang menimpa keluarganya bisa cepat selesai.
"Karena sampai saat ini enggak ada itikad baik. Semoga dengan mengadukan ke sini masalah cepat selesai," ucapnya.
Selain pelaporan kasus hukum seperti kecelakaan, warga juga melaporkan untuk meminta bantuan untuk pendidikan anaknya, seperti warga Batununggal, Bandung, Ai Rosita (55), yang mengaku sengaja datang lantaran ingin meminta bantuan Pemprov Jabar untuk pendidikan anaknya sekaligus kebutuhan kehidupannya sehari-hari.
"Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan untuk pendidikan anak saya minimal sampai lulus SMA dan berharap bisa bertahan hidup. Saya punya anak tiga, satu sudah menikah, satu duduk di kelas 2 SMA, dan satu lagi baru masuk SMP," ujarnya.
Menurut Ai, biaya hidup keluarganya saat ini cukup berat, apalagi dirinya seorang janda, dan dia bekerja sebagai buruh cuci yang upahnya pas-pasan.
"Kadang ada bekal untuk anak dan terkadang tak ada. Saya dapat bantuan program keluarga harapan (PKH) diancam dicoret, lalu bantuan pendidikan pun khawatir tak sampai. Maka, saya hanya ingin bisa bertahan hidup enggak muluk-muluk," ujar Ai.
Ai mengaku pelayanan di sana tidak membingungkan, bahkan cepat kurang dari 15 menit untuk mendapatkan surat tanda terima yang tercantum nomor pelayanan, hingga nanti warga Jabar dihubungi langsung untuk ditindaklanjuti.
Pos pengaduan warga di Gedung Sate, dinamakan Bale Pananggeuhan yang terletak di pinggir Masjid Pemprov Jabar, berlaku satu pintu dan dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Jabar sebagai tempat pelayanan dan pengaduan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.
Bale Pananggeuhan yang buka pada hari Senin sampai Jumat sejak pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB itu, warga Jabar akan disambut oleh petugas yang berjaga di depan pintu sekaligus mengarahkan untuk mengambil nomor antrean.
Pada hari pertam, Senin ini, Bale Pananggeuhan telah melayani pengaduan hingga ratusan warga. Warga Jabar pun hanya perlu mempersiapkan kartu keluarga (KK) dan KTP dan nantinya diarahkan sesuai keluhannya, yakni kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum.
Usai menyampaikan aduan hari ini, warga tidak langsung pulang, tetapi mereka dijamu dengan semangkuk Mie Kocok khas Bandung.
