Pemerintah Thailand tengah meninjau ulang kebijakan bebas visa masuk yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan asing agar tidak disalahgunakan.

Langkah tersebut dipimpin oleh Menteri Pariwisata Atthakorn Sirilattayakorn, yang menyoroti perlunya penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh pengunjung berulang, tanpa mengurangi daya tarik Thailand di mata wisatawan dunia.

Mengutip , Kamis (30/10/2025) Atthakorn dan para pejabat terkait membahas dampak dari program bebas visa yang saat ini memungkinkan wisatawan tinggal hingga 60 hari per kunjungan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah masa tinggal tersebut perlu disesuaikan, terutama bagi turis yang sering masuk dan keluar negara itu secara berulang. Kebijakan bebas visa yang longgar itu meski efektif menarik wisatawan, tapi mulai menimbulkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan seperti praktik bisnis ilegal oleh pihak asing.

Oleh karenanya, Pemerintah Thailand ingin menemukan titik keseimbangan antara promosi pariwisata dan penegakan aturan keimigrasian.

"Penyesuaian durasi bebas visa akan membantu menekan aktivitas ilegal dan melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan tidak sehat, sekaligus menjaga citra Thailand sebagai destinasi wisata yang ramah dan aman," kata Atthakorn dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah Thailand menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan resmi terhadap kebijakan bebas visa. Usulan penyesuaian masih dikaji lebih lanjut untuk memastikan keputusan akhir tidak merugikan sektor pariwisata maupun ekonomi lokal.

Menteri Atthakorn menambahkan tinjauan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Thailand dalam memperkuat kepatuhan terhadap undang-undang imigrasi, menjaga stabilitas ekonomi lokal, serta mempertahankan reputasi Thailand sebagai destinasi wisata unggulan Asia Tenggara.