TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin akan menjadi salah satu pembicara kunci di plenary Investment Forum pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30. Konferensi ini akan digelar di Belem Brazil pada Kamis (13/11/2025). 

Sultan juga akan tampil di Asia Climate Solutions Pavilion serta di acara yang diselenggarakan oleh Pavilion Indonesia.

Salah satu tema yang akan dibahasnya adalah "Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation". Sementara di Pavillion Indonesia, ia akan menyampaikan speech dengan tema "Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit”.

Ketua DPD RI ke-6 itu menyebut, sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, ia akan menegaskan komitmen Indonesia dalam mencapai kesempatan Paris.

“COP 30 merupakan momentum ajang penting untuk menegaskan komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau. Melalui Investment Forum kami akan berupaya membantu misi diplomasi karbon Presiden Prabowo dalam menawarkan potensi carbon storage kepada korporasi besar gobal dan pemimpin Negara industry maju,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (11/11/2025).

"Indonesia adalah Negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga dunia dan menjadi rumah bagi jutaan hektar bagi ekosistem mangrove, terluas di dunia. Demikian juga dengan wilayah laut dalam yang potential mampu menyimpan hingga 600 giga ton carbon," ungkapnya.

Namun, upaya menyeimbangkan emisi carbon tak kunjung mencapai hasilnya. Suhu bumi justru cenderung meningkatkan dalam tiga dasawarsa. Seperti yang dinyatakan dalam UNDP Global Climate Report 2024, 70 persen kebijakan iklim gagal bukan karena kurang dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya coherence dan integrasi politik.

Mantan aktivis KNPI itu mengatakan melalui gagasan Green Democracy, pihaknya berupaya mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap proses demokrasi: dari pemilihan umum hingga penyusunan anggaran, dari perencanaan daerah hingga diplomasi global. 

"Paradigma “Green Democracy” berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia Dan global yang menggabungkan representasi daerah, representasi politik dan representasi ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegera yang berdampak pada kesejehteraan rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. 

"Kita patut mengapresiasi kebijakan pro ecology Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Dengan institusi demokrasi iklusif, kolaboratif, dan partisipatif, masyarakat dapat menikmati kebijakan yang pro growth pro youth, pro ecology and pro poor. DPD RI telah membuktikan komitmen tersebut dengan menyusun RUU perubahan iklim dan RUU Masyarakat Adat yang kini menjadi RUU prioritas prolegnas 2025 ," tutupnya.(*)