TRIBUNNEWS.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan pada Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan ini, Komisi III mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah perbatasan.
Kunjungan ini dihadiri Wakil Ketua II DPRD Mahulu Desiderius Dalung Lasah, Wakil Ketua Komisi III Petrus Higang, A.Md.Kep., Anggota Komisi III Weny, S.E., Anggota Komisi III Subhan Nor, serta pihak BBPJN. (DD/PB)
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III Hendrikus Keling, S.E., menyoroti sejumlah ruas jalan penting yang menjadi akses utama masyarakat Mahulu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Jalan Betuan kiri dan kanan sepanjang 13 kilometer yang kondisinya memprihatinkan.
“Ruas jalan betuan kiri–kanan sepanjang 13 kilometer kami pertanyakan statusnya, karena sempat terjadi simpang siur apakah di bawah provinsi atau balai. Setelah dikonfirmasi, ternyata positif di bawah tanggung jawab balai,” jelas Hendrikus Keling.
Politisi asal Mamahak Besar itu menegaskan bahwa ruas Betuan harus menjadi prioritas utama BBPJN. Ia menyebut kondisi medan yang terjal sering menyulitkan kendaraan pengangkut bahan pokok maupun masyarakat yang melintas.
“kami meminta supaya ruas betuan itu diprioritaskan, karena dari seluruh jalan yang ada, itu yang paling terjal. Unit pembawa bahan sembako atau kendaraan darurat sering tidak bisa menanjak karena sisi kiri dan kanan terlalu tajam,” ujarnya.
Keling menambahkan bahwa hasil pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bahwa ruas Betuan akan menjadi catatan khusus BBPJN untuk diprioritaskan pada program tahun berikutnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Mahulu, Martina Wau, S.Pd., menjelaskan bahwa kunjungan ke BBPJN dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Mahulu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Ia menilai proyek yang bersumber dari APBN berjalan lebih lambat dibandingkan proyek yang dibiayai APBD Provinsi Kaltim maupun APBD Mahulu.
“dari APBD provinsi dan APBD mahulu sudah jalan, tinggal proyek dari balai saja yang belum maksimal, maka itu kami minta percepatannya,” tegas Martina.
Martina juga meminta BBPJN segera melakukan pemeliharaan ruas jalan Ujoh Bilang sampai Tiong Ohang, karena sejumlah titik mengalami kerusakan berat dan menghambat mobilitas warga.
“kami berharap agar ruas jalan dari long pahangai sampai ke tiong ohang segera dilakukan pemeliharaan, agar ruas jalan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat kecamatan long apari khususnya. Karena saat ini ruas jalan tersebut terputus dibeberapa titik, sehingga tidak bisa dilalui masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III Agustinus Tului, S.H., M.H., turut mendorong BBPJN membuka kemungkinan skema pembiayaan lain agar pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan dapat dipercepat.
“kami juga berupaya, siapa tahu ada skema pembiayaan lain sehingga pekerjaan jalan long bagun–long pahangai–long apari bisa segera diperhatikan,” ungkap Tului.
Legislator PDIP tersebut juga menyoroti ketimpangan penanganan ruas jalan di sisi kiri mudik yang menurutnya merupakan jalur utama masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa jalur ini kurang mendapat perhatian, sementara jalur kanan mulai kilo Kosong Sumalindo sampai kilo 122 dan Long Pahangai hingga kilo 122 justru diprioritaskan.
“yang kita pertanyakan itu kenapa yang sebelah kiri mudik ini tidak diperhatikan, padahal ini akses umum yang selalu dipakai. Justru yang sebelah kanan yang diperhatikan,” imbuhnya.
Pihak BBPJN Kaltim menyambut baik langkah koordinatif DPRD Mahulu dan menjelaskan bahwa salah satu kendala utama percepatan pembangunan jalan nasional di wilayah ini adalah banyaknya trase yang melintasi kawasan hutan lindung dan jalan perusahaan sehingga perlu penyelesaian status lahan terlebih dahulu.(*)
