BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Posisi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai calon gerbang logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya memiliki pijakan kuat.
Salah satu kuncinya adalah kepastian pembangunan jalur kereta api, yang hingga kini masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi mengatakan, kereta api memiliki peran strategis dalam sistem logistik karena menawarkan biaya yang lebih murah, layanan yang lebih pasti, serta kemudahan pengelolaan dibandingkan angkutan darat berbasis truk.
“Kereta api itu logistiknya murah, nyaman, dan punya kepastian. Dari sisi pengaturan, jauh lebih mudah dibandingkan truk atau moda logistik lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Wacana Jalur Kereta di Kalsel Disorot, DPRD Minta Pemerintah Pusat Terbuka
Fitri menjelaskan, tanpa dukungan moda angkutan massal seperti kereta api, arus logistik di Kalsel akan terus bergantung pada truk, yang rentan terhadap kemacetan, kerusakan jalan, serta biaya operasional yang fluktuatif.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel masih terus menjajaki ketertarikan investor untuk pembangunan rel kereta api.
Menurut Fitri, minat memang ada, namun belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap awal.
“Sudah ada pihak yang berminat, tapi memang belum bisa kami sampaikan sekarang,” katanya.
Kendati demikian, tantangan terbesar terletak pada skala pembiayaan.
Fitri menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan jalur kereta api bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari total APBD Kalsel.
“Ini bukan angka kecil. Karena itu, kami butuh kepastian bagaimana kebijakan pemerintah pusat menempatkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, termasuk untuk mendukung IKN,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Detail Engineering Design (DED) Kementerian Perhubungan untuk jalur IKN–Marabahan–Kalimantan Tengah, kebutuhan anggaran prasarana saja diperkirakan mencapai sekitar Rp27 triliun.
Angka tersebut belum mencakup pengadaan lokomotif, pembangunan stasiun, halte, hingga penyediaan sumber daya manusia.
Kompleksitas wilayah Kalsel juga menjadi faktor penghitungan biaya. Daerah ini memiliki bentang alam beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga rawa, yang membutuhkan pendekatan konstruksi berbeda.
Baca juga: 11 Pekerja Tewas Terlindas Kereta Api Pemantau Gempa, Pemerintah Janji Proses Hukum Pihak Terlibat
Dengan kondisi tersebut, Fitri menilai kepastian kebijakan pemerintah pusat menjadi penentu apakah rencana menjadikan Kalsel sebagai simpul logistik Kalimantan dapat benar-benar terwujud.
“Kami menunggu kepastian itu, supaya arah pembangunan daerah kami tidak sekadar rencana di atas kertas,” katanya.
Meski fokus utama pembangunan kereta api diarahkan untuk angkutan kargo dan logistik, Fitri mengungkap peluang layanan penumpang tetap terbuka di masa mendatang, seiring dengan berkembangnya kebutuhan mobilitas masyarakat.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
