WARTAKOTALIVE.COM, KEMAYORAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Senin (15/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertaty, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tessa Harumdila, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Magribi Putu Judhono.
Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum RI Andry Indrady, yang menyampaikan bahwa Rakor ini memiliki dua komponen utama, yakni penyusunan rencana aksi sebagai turunan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kinerja Tahun 2026, serta evaluasi kinerja kantor wilayah yang mencakup aspek akuntabilitas, inovasi, pelayanan publik, pengendalian kinerja, manajemen risiko, dan berbagai prestasi yang telah dicapai.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menyampaikan laporan kegiatan yang mengusung tema 'Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045'.
Rakor ini bertujuan memastikan capaian kinerja Tahun 2025 sesuai target, sekaligus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Tahun 2026.
Rakor yang berlangsung selama 15–18 Desember 2025 ini diikuti oleh ratusan peserta dari jajaran pimpinan pusat dan daerah Kementerian Hukum.
Pembahasan dilakukan melalui beberapa komisi sesuai bidang tugas, yang difokuskan pada penyusunan rencana aksi dan penguatan kinerja di tengah kebijakan penyesuaian anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan cita-cita besar menjadikan Kementerian Hukum sebagai kementerian berkelas dunia melalui penguatan standar pelayanan, transformasi digital, dan perubahan budaya kerja birokrasi.
Menteri Hukum juga menyampaikan rencana soft launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari transformasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, termasuk di tingkat kantor wilayah.
Melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, mendukung transformasi digital layanan hukum, serta berperan aktif dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
