SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Musibah banjir besar telah menerjang Aceh pada 26 November 2025 masih menyisakan kedukaan bagi masyarakat.

Ratusan sekolah dan rumah terdampak banjir masih berbenah kembali ke aktivitas normal seperti sediakala.

Di sebuah ruang kelas yang dindingnya masih lembap, beberapa guru tampak sibuk mengangkat meja yang tersisa lumpur di kakinya. 

Di luar, halaman sekolah berubah menjadi tempat menjemur buku-buku yang basah terendam banjir. 

Suasana pemulihan seperti ini masih terlihat di banyak sekolah di Kabupaten Pidie, beberapa hari setelah banjir besar melanda wilayah tersebut.

Di tengah upaya berbenah itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie mulai melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program Sekolah Sehat. 

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung sejak Rabu, 17 Desember 2025 ini sontak memunculkan beragam reaksi dari para guru yang masih berjibaku dengan kondisi darurat.

“Kami kecewa kondisi memaksakan seperti ini. Kami tidak menolak program sekolah sehat. Tapi kondisi sekarang belum memungkinkan untuk penilaian,” ujar seorang guru yang memilih tidak disebutkan namanya. 

Ia bercerita bahwa air bersih belum tersedia, listrik sering padam, dan jaringan internet tidak stabil. Bahkan untuk mencetak instrumen monev saja, mereka harus menunggu listrik menyala.

Di beberapa sekolah, toilet belum bisa digunakan karena ketiadaan air. Fasilitas cuci tangan yang menjadi indikator utama sekolah sehat pun belum berfungsi. Guru-guru menilai, dalam kondisi seperti ini, monev hanya akan menjadi catatan administratif yang tidak menggambarkan situasi sebenarnya.

Selain membersihkan ruang kelas, para guru juga tengah menyelesaikan administrasi pasca ujian, termasuk pengisian rapor yang ikut terhambat karena kendala listrik dan internet. 

“Kami baru saja dilanda musibah. Fokus kami sekarang adalah memastikan sekolah bisa kembali digunakan. Anak-anak butuh ruang belajar yang aman dan bersih,” kata seorang guru lainnya.

Pemerhati pendidikan di Pidie, Iwan, menilai pelaksanaan monev di tengah situasi darurat berpotensi tidak efektif. Menurutnya, pemulihan infrastruktur dasar seharusnya menjadi prioritas. 

“Yang dibutuhkan sekarang adalah pembersihan lumpur, perbaikan sarana belajar, dan penyediaan air bersih. Tanpa itu, standar sekolah sehat hanya akan menjadi formalitas,” ujarnya.

Sementara itu, Disdikbud Pidie menyampaikan bahwa monev dilakukan untuk memotret kondisi aktual sekolah pascabanjir sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan. 

Namun, belum ada kepastian mengenai langkah cepat untuk mengatasi krisis air bersih dan memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak.

Para guru berharap kegiatan monitoring ini tidak berhenti pada laporan, tetapi diikuti tindakan nyata. Mereka ingin proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman, sehat, dan layak—sebuah harapan sederhana yang kini terasa sangat berarti di tengah masa pemulihan.(*)