TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R Kambuaya kunjungan kerja ke Dinas Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana (DKP2B) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
Agustinus mengatakan, isu kebencanaan menjadi fokus perhatian DPD RI seiring meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Indonesia Timur seperti Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
“Kami ingin melihat perencanaan penanganan bencana di daerah, terutama dari sisi penganggaran. Kami juga ingin mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan BPBD, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi,” ujar Agustinus.
Baca juga: 6 Bulan Urus Berkas, Mama-mama Papua Kecewa Bantuan Pemprov Papua Barat Daya Belum Cair
Ia menegaskan, penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari mitigasi dan pencegahan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
Oleh karena itu, lembaga di garis depan seperti DKP2B dan Satpol PP perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Agustinus adalah status kelembagaan DKP2B yang saat ini masih tergabung dengan Satpol PP dan Damkar.
Menurutnya, penguatan nomenklatur kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih optimal.
“Ada harapan agar kelembagaan ini diperkuat. Jika memungkinkan, tidak lagi bertipe C, tetapi naik menjadi tipe B agar ruang gerak dan kapasitas kerja lebih maksimal,” katanya.
Selain itu, Agustinus menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kebencanaan.
Ia menilai masih dibutuhkan tambahan mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional kebencanaan, serta speed boat untuk penanganan bencana di wilayah perairan.
Agustinus juga mendorong Biro Kepegawaian daerah untuk mengusulkan analisis kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), khususnya bagi DKP2B, Satpol PP, dan Damkar.
Penambahan personel dinilai penting agar pelayanan kebencanaan berjalan optimal dan merata.
Baca juga: Penyaluran Bantuan UMKM OAP Didemo, Berikut Penjelasan Plt. Kepala Diskoperindag Papua Barat Daya
Terkait anggaran, Agustinus menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah dan DPR.
Menurutnya, anggaran kebencanaan yang terbatas idealnya ditambah mengingat bencana semakin sering terjadi.
“Jangan menunggu bencana terjadi baru kita saling menyalahkan,” tegasnya.
Kepala DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay menyambut baik kunjungan kerja tersebut.
Ia mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di tingkat pusat.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Perlindungan Hak Anak
Vincente menambahkan, BPBD Papua Barat Daya yang direncanakan berdiri sendiri ke depan masih membutuhkan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama terkait peralatan dan logistik.
Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga mengusulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran, mengingat masih terdapat beberapa kabupaten di Papua Barat Daya yang belum memiliki armada Damkar.
“Kami juga menyampaikan aspirasi terkait penguatan kelembagaan. Tahun depan, BPBD akan berdiri sendiri, begitu juga Satpol PP dan Damkar,” ujar Vincente. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
