TRIBUNJABAR.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam memenuhi gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.
Secara nasional, pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti menciptakan ekosistem ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja dan menghidupkan rantai pasok pangan lokal. Mengutip data Kementerian Bappenas, per 10 November 2025 terdapat 14.483 SPPG yang tersebar di 38 provinsi dan menyerap 525.856 tenaga kerja.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan, satu SPPG mampu mempekerjakan sekitar 50 orang. Setiap SPPG juga melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan, sehingga dampaknya tidak hanya pada penyedia dapur tetapi juga petani, peternak, hingga pelaku UMKM.
Di Papua, dampak program ini terasa makin kuat seiring bertumbuhnya SPPG sebagai dapur produksi MBG yang melibatkan warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Jayapura mencatat, sekitar 80 persen tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan MBG berasal dari orang Asli Papua (OAP). Data tersebut disampaikan Plt Sekda Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, sebagai bukti bahwa MBG bergerak secara inklusif dan memberi ruang besar bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi di lingkungan SPPG.
Seiring bertambahnya jumlah SPPG,, rantai pasok daerah pun ikut menguat. Kebutuhan bahan baku yang dipenuhi oleh petani, peternak, UMKM, dan koperasi lokal, menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Dari proses memasak, pemorsian, kebersihan dapur, hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah, hampir seluruh rangkaian operasional melibatkan tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar. Warga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap kini memiliki sumber pendapatan harian, lengkap dengan perlindungan jaminan kerja.
Dengan komposisi mayoritas OAP, program MBG juga memberi peluang bagi para ibu rumah tangga, anak muda, hingga warga usia produktif yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan.
Salah satu keunggulan dari SPPG adalah pola kerja yang terstruktur dan standar operasional yang ketat, sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan diri para pekerja serta membuat roda ekonomi lokal bergerak lebih stabil.
Dukungan masyarakat terhadap program ini juga terlihat dari langkah tokoh adat Papua, Ondoafi Yerry Stenly Hamadi, yang menghibahkan lahan seluas 20 x 15 meter persegi di Entrop, Distrik Jayapura Selatan pada Agustus lalu. Lahan tersebut dibangun menjadi dapur SPPG baru untuk memperluas layanan MBG.
Wakil Kepala Regional BGN Papua, Fitria, menyebut pembangunan ini bukan hanya bentuk dukungan warga terhadap program nasional, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas lapangan kerja. Menurutnya, operasional SPPG secara langsung akan membutuhkan juru masak, petugas kebersihan, sopir distribusi, dan tenaga administrasi yang diambil dari warga sekitar.
“Kami berharap setelah pembangunan SPPG selesai, fasilitas ini bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar,” ujar Fitra.
Selain aspek gizi, keamanan dan kenyamanan pekerja turut menjadi perhatian. Karena itu, perekrutan tenaga kerja diprioritaskan dari warga sekitar SPPG.
Fitria menegaskan bahwa dengan berdirinya SPPG baru di Entrop, bukan hanya kebutuhan makanan bergizi bagi ribuan anak dan kelompok rentan yang terpenuhi, tetapi juga muncul peluang kerja serta dorongan ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat Papua.
Penerapan MBG di Papua menunjukkan bahwa program ini bukan hanya tentang mendistribusikan makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong kemandirian daerah.
Penguatan tenaga kerja lokal, rantai pasok berbasis masyarakat, hingga dukungan tokoh adat menjadi bukti bahwa dampak program ini menjalar lebih luas dari sekadar sektor pendidikan.
Ke depan, Pemkab Jayapura dan BGN berharap pembangunan SPPG di berbagai wilayah Papua mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja OAP, memperluas manfaat bagi keluarga, serta memastikan akses makanan bergizi yang aman dan higienis setiap hari.
