TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak 30 ton beras bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tak jadi dipulangkan.
Sebelumnya beras dari non-government organization milik Uni Emirat Arab (UEA) yang semula ditujukan bagi korban banjir di ibu kota Provinsi Sumatra Utara itu 'ditolak' pemerintah kota Medan.
Hal ini karena teguran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab," kata Wali Kota Medan Rico Waas saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).
Namun 'penolakan' ini menimbulkan polemik.
Sehari berselang, muncul pernyataan berbeda dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kata Tito, bantuan beras dari UEA tidak jadi dikembalikan.
Tito menyampaikan, atas kesepakatan masyarakat, 30 ton beras dari UEA tersebut disalurkan ke Muhammadiyah.
"Beras ini diserahkan kepada... atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center," ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Tito menjelaskan, terkait bencana banjir dan longsor ini, Muhammadiyah memang membuat suatu posko untuk bantuan kemanusiaan di Medan.
Menurutnya, Muhammadiyah yang akan membagi-bagikan bantuan 30 ton beras itu kepada korban banjir Medan.
"Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan bantuan beras sebanyak 30 ton dari UEA untuk korban banjir di Kota Medan dikembalikan.
Dia menjelaskan bahwa langkah pengembalian dilakukan karena Pemerintah Pusat belum membuat keputusan untuk menerima bantuan dari pihak luar atau asing.
Pengembalian itu disebut karena adanya teguran dari Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Namun, Rico Waas tidak menjelaskan lebih lanjut dan ia hanya menyampaikan bahwa bantuan itu tidak diterima.
"Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima," ucap Rico Waas.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan telah menerima bantuan kemanusiaan dari Pemerintah UEA berupa 30 ton beras.
Selain itu, terdapat pula 300 paket bantuan lain yang masing-masing berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
Bantuan tersebut semula direncanakan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak banjir, mengingat kondisi Kota Medan saat itu belum sepenuhnya pulih dan masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dasar.
Dalam keterangan tertulis pada Minggu (14/12/2025), Rico Waas bahkan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan empati yang ditunjukkan Pemerintah dan masyarakat UEA terhadap warga Medan.
Ia menilai bantuan tersebut sebagai wujud solidaritas mendalam atas musibah banjir yang melanda kota tersebut.
“Kami tentunya apresiasi dan sangat berterima kasih atas solidaritas yang diberikan Uni Emirat Arab dengan memberikan bantuan ke Posko Bantuan Bencana Kota Medan,” kata Rico saat itu.
Namun, niat untuk segera menyalurkan bantuan tersebut akhirnya harus kandas.
Kebijakan pemerintah pusat yang menekankan prinsip kemandirian bangsa dalam penanganan bencana menjadi dasar pengembalian bantuan tersebut.
Pemerintah menilai Indonesia memiliki kapasitas dan sumber daya sendiri untuk menangani dampak bencana, tanpa harus bergantung pada bantuan dari negara asing.
Keputusan ini menuai beragam respons di ruang publik.
Di satu sisi, pengembalian bantuan dipandang sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kemandirian nasional.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai urgensi dan fleksibilitas kebijakan tersebut, mengingat kondisi korban banjir yang masih membutuhkan bantuan logistik, terutama bahan pangan.
( Tribunpekanbaru.com / Tribunmedan )
