TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir Sumatera dikembalikan Wali Kota Medan karena berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO), bukan dari pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) yang sempat diterima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bukan berasal dari pemerintah UEA.
Bantuan tersebut, kata Tito, datang dari organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah yang bermarkas di UEA.
“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujar Tito di Posko Terpadu Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito menambahkan, “Tapi melalui red crescent, Bulan Sabit Merah, semacam PMI gitu. Bulan Sabit Merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization. Berasnya sudah dikirim saat itu akan diserahkan kepada Wali Kota Medan, Pak Riko.”
Meski telah diterima, bantuan tersebut dikembalikan oleh Wali Kota Medan. Rico menyatakan keputusan itu diambil setelah mengecek regulasi dan mendapat arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan.
Bantuan dianggap sebagai kerja sama antar pemerintah (government to government/g to g), sementara pemerintah pusat belum membuka keran bantuan asing.
Rico diketahui menarik kembali bantuan yang sempat dibagikan kepada masyarakat setelah ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
“Pemerintah pusat belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing,” ujarnya pada Kamis (18/12/2025).
Tito menegaskan, meski dikembalikan, beras akhirnya disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan.
“Kepada Muhammadiyah Medical Center. Di bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga: Libur Nataru: Tiket Pesawat Diskon 14 Persen, Kereta Api 30 Persen, Tol 20 Persen
Kontroversi ini memicu pertanyaan publik. Di satu sisi, pemerintah pusat menegaskan belum membuka bantuan asing. Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bantuan dari organisasi UEA sudah diterima dan disalurkan kepada warga terdampak banjir di Medan.
Kontroversi 30 ton beras UEA ini menyoroti pentingnya koordinasi dan transparansi agar bantuan benar‑benar sampai ke warga yang membutuhkan.
