TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berbenah dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan usai pemaparan Survei Kepuasan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Indonesia Indikator Politik.

Pemaparan dilakukan secara daring dalam Rapat Pimpinan Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: Gaji Dosen di Singapura 25 Kali Lipat Lebih Besar dari Gaji Dosen PTN Indonesia

Baca juga: Dukungan Mengalir, Mamuju Dinilai Sudah Sangat Layak Jadi Kota

Kinerja Pemprov Sulbar

Direktur Eksekutif Indonesia Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan kinerja Pemprov Sulbar secara umum berada pada kategori baik.

Indeks kinerja Pemprov Sulbar tercatat 3,561 dari skala 1–5.

Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur berada di atas 70 persen.

Sementara kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi secara keseluruhan berada di angka 59,3 persen.

Jalan Rusak Jadi Sorotan Publik

Meski demikian, survei mencatat dua persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat.

Sekitar 25 persen responden menyoroti kondisi jalan rusak.

Selain itu, mahalnya harga kebutuhan pokok juga menjadi keluhan publik.

Burhanuddin menyebut persoalan infrastruktur menjadi tantangan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat turut memengaruhi kondisi tersebut.

Respon Gubernur SDK

Menanggapi hasil survei, Gubernur Suhardi Duka menilai data tersebut sebagai potret objektif kondisi pemerintah daerah saat ini.

Ia menyebut tingginya kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi modal kepercayaan publik.

Namun, hal itu juga menjadi peringatan bagi birokrasi untuk meningkatkan kinerja.

“Yang mengangkat tingkat kepuasan Pemprov ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya, OPD harus bekerja lebih keras agar kinerja pemerintah secara keseluruhan bisa meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Suhardi Duka menambahkan, capaian di sektor kesehatan dan pendidikan perlu dipertahankan.

Program seperti Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting, dan beasiswa pendidikan dinilai sudah berjalan baik.

Sementara itu, sektor infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan lingkungan hidup masih perlu peningkatan kinerja.

Gubernur juga menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program panca daya Pemprov Sulbar.

Meski tingkat kepuasan terhadap program tergolong tinggi, tingkat kesadaran publik masih di bawah 40 persen.

“Program kita banyak dan manfaatnya dirasakan, tapi belum cukup diketahui masyarakat. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.

Ia meminta peran Dinas Kominfo dan humas di setiap OPD diperkuat agar informasi program pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga meminta OPD menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi.

OPD dengan kinerja baik diminta mempertahankan capaian.

Sementara OPD yang masih rendah didorong melakukan perbaikan nyata pada tahun 2026. (*)