TRIBUNJAKARTA.COM - Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan ironi.
Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi baru saja meraih predikat zona hijau pencegahan korupsi dari KPK melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Kasus ini memunculkan sorotan publik lantaran tak selaras dengan capaian memuaskan yang sebelumnya dipublikasikan oleh Pemkab Bekasi lewat situs resminya.
Kabupaten Bekasi disebut meraup nilai 81, yang menempatkannya dalam kategori zona hijau atau dinilai memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik.
Bahkan, capaian tersebut diklaim sebagai prestasi membanggakan dalam upaya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Akan tetapi, penangkapan Bupati Bekasi oleh KPK justru menimbulkan sebuah ironi.
Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi seolah hanya di atas kertas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus suap, ia ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2025.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyeret ayah Bupati Bekasi HM. Kunang dan seorang kontraktor swasta bernana Saran alias SJR.
Beberapa pihak lain dari SKPD Pemkab Bekasi juga diperiksa sebagai saksi dalam konstruksi perkara.
Total uang suap yang diterima Ade Kuswara dan ayahnya dari kontraktor Sarjan mencapai Rp9,5 miliar.
Menanggapi kasus tersebut, Yoga Pratama warga Kabupaten Bekasi mengatakan, korupsi di daerah tempat tinggalnya yang dilakukan pimpinan tertinggi membuatnya pesimis.
Yoga juga menyingung kejadian serupa di era kepemimpinan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, ditangkap KPK pada 2018 silam gara-gara suap.
"Sejak masa jabatan Neneng dulu, yang kemudian ketangkep juga, gue ngerasa kalau nggak ada revolusi secara struktural, Kabupaten Bekasi akan terus seperti ini," tegas Yoga.
Pria yang tinggal di Kecamatan Tambun Selatan ini menilai, Kabupaten Bekasi seharusnya bisa menjadi daerah dengan pembangunan yang baik dan merata jika pemerintahnya tak melulu tersandung korupsi.
"Satu hal yang jadi concern gue, Kabupaten Bekasi ini secara penerimaan pajak besar banget karena banyak kawasan industri. Harusnya pertumbuhannya bisa jauh lebih masif, bahkan bisa ngalahin kota-kota yang sumber pajaknya lebih kecil," tegas dia.
Hal senada juga dikatakan Qisti Adnan, pria yang tinggal di Babelan ini merasa kecewa dengan legasi buruk yang selalu diwariskan para elit politik di tingkat daerah.
"Sebagai warga tentu sangat kecewa, dua Bupati dalam kurun waktu yang cukup dekat ditangkap KPK gara-gara suap," kata Adnan.
Dia berharap, para elit politik khusus di Kabupaten Bekasi bertaubat dan segera lahir pemimpin yang benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Semoga ke depan enggak ada lagi Bupati minta jatah suap, korupsi kayak gitu, supaya pembangunan, pelayanan masyarakat bisa lebih baik," tandasnya.
