TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menekan angka perkawinan, anak dan menghapus praktik Female Genital Mutilation (FGM) melalui pendekatan kolaboratif berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Forum Inspirasi Daerah Berani II NTB bertajuk “Sinergi Multipihak dalam Mencegah Perkawinan Anak dan Penghapusan Praktik FGM Mewujudkan NTB Makmur Mendunia” di Hotel Lombok Raya, Sabtu (20/12/2025).
Gubernur menekankan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan penyelesaian persoalan sosial.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan di tingkat desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan mitra internasional seperti Pemerintah Kanada, Australia, dan UNICEF yang selama ini berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dan penghapusan praktik FGM di NTB.
Ia secara khusus memuji praktik baik Gawe Gubuk yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan kultural dan partisipatif.
“Gawe Gubuk bukan hanya program, tapi sebuah perayaan. Orang datang dengan bahagia untuk menyelesaikan isu bersama-sama. Saya berharap gagasan ini bisa ditiru di daerah lain. Bagi kepala desa yang menginisiasi ini, insyaallah menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” ujarnya.
Gubernur menegaskan tingginya angka perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif atau penindakan, tetapi harus menyasar akar persoalan utama, yakni kemiskinan.
“Kami percaya bahwa kemiskinan adalah ‘ibu’ dari segala permasalahan sosial. Jika ibunya kita selesaikan, maka anak-anaknya akan ikut selesai. Pendekatan kita harus paralel, fokus pada isunya sekaligus fokus pada akar masalahnya,” tegasnya.
Sebagai strategi utama, Pemprov NTB menghadirkan Program Desa Berdaya yang dirancang untuk mengorkestrasi berbagai sumber daya secara terpadu.
Program ini mencakup Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa dengan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi pemerintah, donor internasional, dan sektor swasta.
Selain itu, terdapat Desa Berdaya Reguler atau Tematik dengan dukungan anggaran Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa sesuai kebutuhan prioritas masing-masing.
