TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah DI Yogyakarta, menunjukkan performa prima menjelang tutup tahun anggaran 2025. 

Sampai dengan akhir November 2025, realisasi belanja negara di DIY tercatat sudah melampaui rata-rata nasional.

​Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, realisasi belanja hingga 30 November 2025 telah menyentuh Rp18,77 triliun. 

Angka tersebut, setara dengan 87,47 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp21,46 triliun.

​Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi lokal di tengah fluktuasi ekonomi global yang masih dibayangi risiko tinggi.

​"Untuk kinerja APBN di DIY ini relatif sangat bagus, ya. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, kita cukup tinggi. Per November sudah terealisasi 87 persen," ujarnya, Selasa (23/12/2025).

​Agung optimis, di sisa waktu satu bulan menuju akhir tahun, penyerapan anggaran akan terus dipacu dan diproyeksikan angka serapan bisa menyentuh 95 persen secara total.

​"Tetapi kalau dihitung neto, artinya benar-benar pagu yang bisa direalisasikan, itu proyeksi kita bisa lebih dari 97 persen. Sama dengan capaian tahun lalu," imbuhnya.

Melimpahnya aliran dana APBN ini bukan sekadar angka di atas kertas, di mana serapan anggaran memiliki dampak instan terhadap denyut ekonomi masyarakat Yogyakarta.

​Menurutnya, operasi APBN bekerja melalui tiga jalur utama, yakni belanja pemerintah, dukungan untuk konsumsi rumah tangga melalui berbagai bantuan, serta stimulasi investasi, yang bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi DIY.

Baca juga: Dari Kids Corner hingga Porter Gratis, Serambi MyPertamina Hadir Lengkapi Kenyamanan di YIA

​Menilik lebih dalam, belanja pemerintah pusat di DIY terealisasi sebesar Rp9,22 triliun, dengan komponen terbesarnya berasal dari belanja pegawai (Rp4,86 triliun) dan belanja barang (Rp3,31 triliun). 

Sementara, terkait belanja bantuan sosial (Bansos), sampai sejauh ini telah tersalurkan Rp19,36 miliar atau 86,90 persen dari pagu.

Meski menunjukkan tren positif, sektor penerimaan pajak di DIY masih menghadapi tantangan, karena sampai akhir November, realisasinya baru Rp5,57 triliun atau 72,12 persen dari target Rp7,72 triliun. 

Hal tersebut, sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada belanja modal yang berdampak pada belum maksimalnya beberapa proyek pemerintah.

Kondisi itu mendapat sorotan dari Local Expert Ekonomi dan Fiskal DIY dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Evi Noor Afifah. 

Ia pun mengingatkan, bahwa tingginya angka serapan harus dibarengi dengan kualitas hasil.

​"Serapan itu bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Yang penting adalah dampak sampai ke outcome pembangunan. Jadi, harus disertai dengan kualitas," tegasnya.

​Ia menambahkan, proses yang baik dan output yang berkualitas menjadi tantangan besar bagi para pengelola program di instansi terkait, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Keuangan semata.

​"Output-nya harus baik, prosesnya baik, sehingga bermuara pada tujuan pembangunan yang sebenarnya," pungkasnya. (aka)