TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Program transmigrasi pada akhirnya resmi terealisasi di Kabupaten Paser meskipun sebelumnya sempat mendapat penolakan dari masyarakat akibat adanya perbedaan paradigma transmigrasi.

Pada 1 September lalu, massa aksi dari Aliansi Paser Bersatu mendatangi kantor Bupati Paser untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan menolak transmigrasi dari luar daerah.

Penolakan itu kemudian diamini oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, hingga diperoleh 3 poin kesepakatan bersama massa aksi yaitu penolakan transmigrasi dari luar daerah, rekomendasi dan kebijakan daerah.

Pada 22 Desember lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melakukan Penyambutan Transmigran Tahun 2025 di UPT Keladen, Kecamatan Tanjung Harapan dari Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (FP3KT) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Republik Indonesia (RI).

Total 50 Kepala Keluarga (KK) menempati kawasan tersebut untuk tahun ini, yang kesemuanya merupakan transmigran lokal dari Bumi Daya Taka.

Baca juga: Polres Penajam Paser Utara Cek Kesiapan Jalan Tol IKN Jelang Operasi Lilin 2025

Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FP3KT, Yugo Hermawan, menyampaikan bahwa penempatan 50 KK di UPT Keladen sesuai dengan arahan dari Kementrans yang berfokus pada transmigrasi lokal.

"Transmigrasi lokal ini salah satu program unggulan dari Kementrans, selain transmigrasi patriot, transmigrasi gotong royong, karya nusantara dan transmigrasi tuntas," terang Yugo.

Program transmigrasi lokal mengedepankan masyarakat lokal sebagai aktor penggerak di satuan program transmigrasi, sehingga fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal.

"Kalau masyarakat lokal ini sudah sejahtera atau mandiri, maka nantinya tidak ada lagi transmigran dari luar daerah dan mereka tidak lagi takut bersaing karena sudah sejahtera," tambahnya.

Sejauh ini, sudah ada sekitar 110 KK yang bermukim di UPT Keladen hingga tahun ini dari program transmigrasi sejak tahun 2018 sebagai awal penempatan transmigran dari 200 kuota yang tersedia.

Baca juga: DPRD Paser Siap Kawal Program Transmigrasi Modern Demi Pembangunan Wilayah Terpadu

Dari ratusan kuota tersebut, masih tersisa 90 kuota transmigran dan akan terus berlanjut hingga kuota terpenuhi.

"Terkait hal ini, kita masih prioritaskan warga lokal. Nanti akan ada kerja sama antar daerah, jadi fokusnya menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing," tandas Yugo.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Paser, Rizky Noviar, menyampaikan bahwa paradigma transmigrasi saat ini sudah berubah, tidak lagi mendatangkan masyarakat dari luar daerah.

"Jadi sudah berubah, bukan lagi mendatangkan masyarakat dari luar daerah, tetapi bagaimana mengembangkan kawasan transmigrasi di daerah kita," terang Rizky.

Paradigma baru tersebut sudah dijalankan di Kabupaten Paser, dibuktikan dengan penempatan 50 KK transmigran di UPT Keladen.

Baca juga: Bupati Fahmi Fadli Usulkan Paser Jadi Role Model Transmigrasi Modern, Begini Respons Menteri Iftitah

Kawasan tersebut berjarak sekitar 104 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Paser yaitu Kecamatan Tanah Grogot, dengan jarak tempuh sekitar 2 jam 50 menit.

"Kedepan, kita akan melakukan pengembangan kawasan di UPT Keladen. Tidak hanya fokus pada infrastruktur pemukiman maupun jalan lingkungan, tapi juga kita upayakan memberikan bantuan seperti bibit buah-buahan maupun tanaman holtikultura lainnya karena kita ingin kawasan itu berkembang," pungkasnya.

Kabid Transmigrasi pada Disnakertrans Provinsi Kaltim, Hasan, menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim telah membangun 50 unit rumah untuk transmigran di Kabupaten Paser.

"Rumahnya sudah kita serahkan untuk 50 KK transmigran di Paser sebagai tahap awal, perbekalan seperti alat-alat pertanian, cangkul dan lain-lain juga sudah kami serahkan," terang Hasan.

Selain alat pertanian, Pemprov Kaltim juga menyerahkan bantuan pangan pada 50 KK warga transmigran untuk bekal mereka dalam 3 bulan kedepan.

"Program terpadu selain pembangunan rumah, juga kita berikan bantuan berupa alat-alat pertanian seperti mesin sel, juga ada PLTS untuk masing-masing rumah 50 warga transmigran di UPT Keladen," tutup Hasan. (*)