SURYA.CO.ID, JOMBANG - Wacana penerapan sistem sewa lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ahmad Dahlan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), mulai 2026 menuai keluhan.
Para pedagang menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan dan mengancam keberlangsungan SWK.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, menegaskan jika kebijakan itu belum final dan masih dalam tahap pembahasan.
Kepala Disdagrin Jombang, Suwignyo, meminta seluruh pihak bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah daerah.
“Sekarang masih proses. Nanti juga akan kami sosialisasikan ke pedagang yang bersangkutan,” ujar Suwignyo saat dikonfirmasi, Kamis (25/12/2025).
Kekhawatiran pedagang mencuat dalam pertemuan di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang pada Selasa (23/12/2025).
Para PKL menyampaikan keberatan terhadap rencana penarikan sewa lapak tahunan berdasarkan luas lapak.
Sebagai alternatif, pedagang mengusulkan retribusi harian Rp 2.000 per lapak, yang dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPEKAL) Jombang, Joko Fattah Rochim, menyebut kebijakan sewa berpotensi bertentangan dengan tujuan awal pendirian SWK.
“Pedagang kecil tidak bisa disamakan dengan pelaku usaha besar. Yang dibutuhkan itu pendampingan dan penguatan usaha, bukan beban biaya baru,” tegas Fattah.
Sekitar 300 pedagang hadir menyuarakan penolakan. Selain soal sewa, mereka juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas SWK, seperti jaringan listrik dan MCK yang dinilai tidak berfungsi optimal dan selama ini dikelola secara swadaya.
Pedagang menegaskan pentingnya parkir gratis bagi pengunjung, untuk menjaga daya tarik sentra kuliner. Mereka mengaku bersedia membayar listrik mandiri, selama kebijakan sewa lapak dibatalkan.
Namun jika wacana sewa tetap diberlakukan, para PKL mengancam meninggalkan SWK dan kembali berjualan di kawasan lama seperti Alun-alun Jombang, Jalan Ahmad Dahlan hingga Jalan Diponegoro.
“Kami lebih baik kembali ke tempat semula,” ujarnya.
