TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Zainal Arifin Mochtar, kritik pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M Said.
Muhidin dikritik keras usai menyebutkan wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029 hampir pasti tidak lagi dilakukan secara langsung rakyat.
Pakar hukum tata negara kelahiran Makassar, 8 Desember 1978 itu menilai pernyataan tersebut menunjukkan kepercayaan diri elite partai yang sudah terlalu jauh membicarakan pengalihan kewenangan rakyat dalam memilih pemimpin.
Kritik tersebut disampaikan Zainal Arifin melalui akun Instagram pribadinya dan dikutip Tribun-Timur.com, Jumat (26/12/2025).
Zainal, mengingatkan adanya gelombang terstruktur yang dinilai tengah dipacu untuk mengalihkan hak rakyat dalam memilih pemimpin.
Baca juga: Pengamat: Musda Golkar Sulsel Bakal Berbeda
Menurutnya, wacana tersebut bukan sekadar isu teknis, melainkan ancaman serius terhadap partisipasi publik dalam demokrasi.
“Dengar-dengar gelombang ini sedang dipacu. Konon, ada dua partai politik, si kuning dan si hijau yang sudah berikrar membenamkan partisipasi publik dalam memilih pemimpin menjadi kewenangan milik mereka saja,” kata Arifin.
“Dalihnya, ‘pemilu mahal’. Iya, kalian yang tak bangun sistem memadai, kalian pula yang menyuap publik untuk suara, kalian yang jualan perahu dan suara, tapi yang dituduh adalah pemilu yang mahal. Tak mampu menari lantai kalian tuduh terjungkit,” tambahnya.
Lebih jauh, Zainal menilai dalih efisiensi biaya pemilu justru menutupi persoalan mendasar dalam praktik politik yang dijalankan partai-partai itu sendiri.
Ia melihat ada kecenderungan kuat untuk memusatkan kekuasaan pemilihan pemimpin hanya di lingkaran elite.
“Sederhana, mereka mau mengalihkan pemilihan pemimpin menjadi arisan di antara mereka. Sekelas pimpinan DPD partai ini aja sudah pede berbicara, karena tentu saja sudah ada pembicaraan tertutup, keinginan mutlak dan tugas memuluskan yang sudah disepakati,” ucap Zainal.
Tak berhenti pada level kepala daerah, ia memperingatkan bahwa pola serupa berpotensi merembet ke tingkat kekuasaan yang lebih tinggi jika publik tidak waspada dan bersuara sejak dini.
“Teman, ini akan berpindah. Bukan hanya kepala daerah tapi juga akan ke arah pemimpin negara. Mari bersiap kembali untuk melawan,” tegas Zainal, mengajak publik menolak wacana pengalihan hak pilih tersebut.
Plt Ketua Golkar Sulsel Muhidin M Said menyatakan peluang pemilihan gubernur melalui mekanisme DPRD mencapai 90 persen.
Ia juga menyebutkan adanya arahan untuk melakukan kajian terkait efektivitas dan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin konsolidasi besar Partai Golkar se-Sulsel di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Makassar, Selasa (23/12/2025) sore.
“Kalau boleh dikata, untuk pemilihan gubernur ke depan itu sudah 90 persen melalui DPRD,” ujar Muhidin di hadapan kader beringin.
Menurutnya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi keniscayaan seiring besarnya tantangan politik dan beban anggaran yang dihadapi daerah maupun negara.
“Partai Golkar dan seluruh partai politik ke depan menghadapi tantangan besar. Bisa jadi ada pergeseran cara pemilihan, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Sistem pemilihan kita kemungkinan besar akan berubah,” jelasnya.
Muhidin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mempercayakan Partai Golkar menyusun kajian terkait arah baru sistem pemilihan kepala daerah.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Selain menjaga stabilitas politik, pertimbangan utama perubahan sistem adalah tingginya biaya pilkada yang membebani fiskal daerah.
Oleh karena itu, Golkar menawarkan dua opsi.
Pertama, pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk semua daerah.
Kedua, pemilihan langsung hanya bagi daerah dengan kondisi fiskal kuat.
“Kita juga harus paham, ke depan sistem politik kita akan berubah dan Golkar harus siap di garis depan,” katanya.
