Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr Abdul Muhari mengatakan pihaknya tengah memetakan ulang keseluruhan daerah terdampak bencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Termasuk di antaranya merupakan titik untuk fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum.
Abdul Muhari mengatakan langkah ini merupakan bagian dari penyusunan rencana pemulihan pascabencana. Jika posisi fasum, fasdik, dan faskes rusak saat ini berada pada daerah yang terkena bencana tahunan atau banjir, maka pembangunan kembalinya akan pindah lokasi.
"Pembuatan rencana pemulihan pascabencana itu nanti akan menjadi pegangan kita yang penting. tentu saja kita harus mengingat bahwa bencana ini adalah peristiwa yang berulang," ucapnya pada konferensi pers "Update Penanganan Bencana Sumatera" di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
"Sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan jadi kita harus pastikan keselamatan peserta nantinya tidak hanya sekarang mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun lagi, kita tetap bisa aman dari potensi bencana yang sama," imbuhnya.
Kondisi Sekolah yang Terdampak
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, sebanyak 4.149 sekolah terdampak bencana Sumatera di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sebanyak 85 persen di antaranya siap beroperasi mulai 5 Januari 2025, sementara sebagian lainnya masih menjalani pembersihan.
"Pembersihan dilakukan karena tingkat kerusakan dan dampak banjir sangat berat, butuh waktu lebih lama daripada sekolah lain," ucapnya.
Ia menambahkan, ada 54 sekolah yang rusak total sehingga belum dapat digunakan kembali.
"Ada 54 yg belum bisa digunakan karena kerusakan sangat serius, rusak total sehingga harus belajar di tenda," sambungnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, ia menjelaskan, ada sejumlah yang tidak dapat lagi dibangun di lokasi saat ini.
"Temuan kami di lapangan ada tiga, yang pertama memang sekolahnya sudah sama sekali tidak ada,jadi sudah tidak ada karena memang kampungnya juga tidak ada sehingga memang harus dibangun. Yang kedua, sekolahnya masih ada tapi terletak di daerah yang tidak aman," ujarnya.
"Saya menemukan itu di Agam, di Tamiang beberapa di Langkat," rincinya.
Temuan ketiga yakni adanya sekolah-sekolah yang kondisinya memang sudah sangat rusak sehingga harus dibangun baru, tapi tetap di lokasi yang sama.
Ia mencontohkan, sebuah sekolah di Langkat selalu mengalami banjir kendati tak ada musibah seperti bencana Sumatera lantaran posisi sekolah lebih rendah daripada posisi jalan dan kekurangan drainase.
Mu'ti mengatakan, bagi sekolah yang akan direlokasi, maka pencarian lahan baru akan melibatkan pemerintah daerah.
"Kalau dia harus relokasi memang ini akan melibatkan pemerintah daerah karena harus mencari lahan baru yang ini memang ada dua otoritas untuk tingkat SLTA, SMA, SMK dan sekolah luar biasa itu oleh pemerintah provinsi, kemudian untuk TK, SD, SMP otoritasnya oleh pemerintah kabupaten/kota," ungkapnya.
Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana
Mengantisipasi relokasi yang butuh waktu, ia mengatakan pihaknya menyiapkan penerapan kurikulum penanggulangan dampak bencana ke dalam 3 fase. Setelah fase tanggap darurat (0-3 bulan) dan pemulihan dini (3-12 bulan), fase terakhir yakni pemulihan lanjutan yang dapat diterapkan untuk 1-3 tahun.
Ia menjelaskan, pada fase tersebut, pembelajaran mengintegrasikan secara permanen pendidikan kebencanaan. Sementara itu, diterapkan penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
"Proses relokasi ini memang perlu waktu lama karena harus mencari lahannya dulu kemudian baru dibangun sekolah baru nah itu tadi kenapa kemudian kami merancang kurikulumnya itu ada yang untuk 1-3 tahun," ucap Mu'ti.
"Dan memang ini akan sangat bervariasi tergantung dari persiapan dari masing-masing daerah yang memang ini melibatkan tidak hanya Kementerian Dikdasmen, tetapi juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dananya ada," imbuhnya.
