TRIBUNJOGJA.COM - Wacana mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menjadi perbincangan hangat di panggung politik nasional. 

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menilai, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat dalam mencerminkan aspirasi murni masyarakat.

Pemilihan langsung cermin aspirasi

​Menurutnya, berdasar pengalaman mengikuti kontestasi Pilkada sebanyak tiga kali, pemilihan langsung memiliki indeks demokrasi yang tinggi karena memangkas jarak antara penguasa dan rakyatnya.

​"Menurut saya, dipilih langsung oleh rakyat itu lebih mencerminkan aspirasi yang sesungguhnya. Saya merasakan tidak banyak biasnya, kecuali memang yang mengedepankan money politics. Itu yang membuat hati nurani dibeli," terangnya, Selasa (30/12/25).

Dalam pemilihan langsung, katanya, hubungan antara pemimpin yang terpilih dengan rakyat yang dipimpinnya terasa lebih dekat dan sukarela karena adanya ikatan emosional, bukan sekadar transaksional.

Demokrasi sedang patologis

​Menanggapi dalih bahwa Pilkada langsung hanya menghambur-hamburkan biaya dan memicu politik uang, Hasto memberikan pandangan lewat analogi kacamata medis.

​"Saya ini kan dokter, ya. Jadi melihatnya demokrasi kita ini sedang patologis, mengalami suatu penyimpangan. Untuk mengembalikannya supaya sehat, harus menjadi demokrasi yang fisiologis atau alami sesuai naluri," jelasnya.

Pilkada tidak langsung bukan solusi

Alhasil, Hasto menyebut, mengubah mekanisme pemilihan dari rakyat ke DPRD bukan solusi jitu jika akar permasalahannya tidak disentuh. 

Ia pun mengibaratkan hal tersebut seperti mengobati sebuah gejala tanpa memperhatikan dan menyembuhkan penyebab utamanya atau causa prima.

​"Mau model seperti apa pun, mau dipilih rakyat langsung atau dialihkan ke DPRD, kalau mental model kita masih ada keinginan untuk money politics, maka tetap akan terjadi transaksi. Jadi yang diperbaiki itu bukan siapa yang memilih, tapi mental model dan moralitas kita," tegasnya.

Sentuh akar masalahnya

​Eks Kepala BKKBN RI itu pun mengajak semua pihak untuk mempelajari 'patofisiologi' demokrasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Dalam artian, mencari tahu mengapa sistem yang seharusnya berjalan alami atau fisiologis, bisa berubah menjadi menyimpang atau patologis.

​"Kalau cuma pindah-pindah siapa yang memilih, tapi causa prima-nya nggak disentuh, penyebabnya tidak diatasi, ya sama saja. Kita harus berani menyentuh akar masalahnya, yaitu integritas dan mentalitas dalam berdemokrasi," pungkasnya. (aka)