TRIBUNJAMBI.COM – Sorotan tajam diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul polemik penanganan pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.
Kritik keras datang dari pengamat politik sekaligus akademisi senior, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Ia secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pergantian Menteri ESDM, menyusul perbedaan mencolok antara laporan pemerintah pusat dan kondisi nyata di lapangan.
Ikrar menilai, kinerja Bahlil dalam menyampaikan progres pemulihan listrik pascabencana terkesan terlalu optimistis dan tidak sepenuhnya mencerminkan situasi yang dialami masyarakat Aceh.
Mantan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menyinggung laporan yang disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo, di mana disebutkan bahwa lebih dari 90 persen jaringan listrik di wilayah terdampak bencana Sumatra telah kembali berfungsi.
Namun, klaim tersebut dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Menurut Ikrar, masih banyak daerah yang hingga berhari-hari setelah laporan itu disampaikan, justru masih berada dalam kondisi gelap gulita.
Dalam siniar Abraham Samad Speak Up, Ikrar menyampaikan kritiknya secara gamblang. Ia menilai pernyataan Bahlil terkesan berlebihan dan tidak disertai kejujuran penuh mengenai kondisi kelistrikan di Aceh.
“Coba Anda perhatikan, Bahlil itu sampai berbusa-busa menjelaskan bahwa listrik akan menyala dalam hitungan hari. Dia bilang 93 persen, sekian persen, dan seterusnya,” ujar Ikrar.
Baca juga: Istri Foto Mesra dengan Pria Lain, Na Daehoon Ucap Pesan Pilu untuk Jule usai bercerai
Baca juga: Nasib Kades Darusman Tewas Dibanting Kawanan Gajah, Sempat Ditelepon 3 Kali oleh Warga
Ia kemudian menyoroti fakta bahwa sebagian besar pasokan listrik darurat yang diklaim menyala tersebut ternyata bersumber dari generator set (genset) yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).
“Listrik yang katanya sudah nyala itu pakai apa? Genset. Genset pakai apa? BBM. Padahal kita semua lihat sendiri, rakyat Aceh harus antre berkilometer-kilometer hanya untuk membeli satu liter BBM dengan sepeda motor,” ungkapnya.
Menurut Ikrar, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan logika dalam klaim pemerintah. Di satu sisi BBM sulit diakses warga, sementara di sisi lain pemerintah menyebut listrik menyala berkat genset.
“Ini jadi bahan tertawaan. Dia bilang hari ini nyala di sini, besok nyala di sana. Tapi ujung-ujungnya dia sendiri mengakui masih ada kabupaten yang belum menyala,” tambah Ikrar.
Berdasarkan kondisi itu, Ikrar menilai sudah selayaknya Presiden melakukan evaluasi serius terhadap posisi Menteri ESDM.
“Kalau menurut saya, kenapa tidak diganti saja? Masih banyak orang di luar sana yang lebih pandai dan lebih pantas mengurusi sektor ini,” tegasnya.
Klaim Listrik Nyala 97 Persen Diprotes Warga
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93 persen pada 7 Desember 2025, lalu meningkat menjadi 97 persen sehari kemudian.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu gelombang protes dari masyarakat. Pada Senin malam (8/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman listrik total.
Kondisi itu dialami warga di berbagai daerah, mulai dari Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues. Padahal wilayah-wilayah tersebut termasuk daerah yang terdampak banjir dan longsor cukup parah.
Sejumlah warga yang dihubungi secara terpisah pada malam hari mengaku rumah mereka masih gelap tanpa aliran listrik sejak berhari-hari.
Hilmi Irsyadi (20), warga Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, menyebut listrik di desanya padam sejak Minggu pagi dan belum juga menyala hingga Senin malam.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen, M Zubair MH.
“Malam ini seluruh Bireuen masih gelap, listrik belum menyala,” ujarnya.
Dari Kabupaten Gayo Lues, laporan pemadaman juga datang dari Syarifah Aini, warga Banda Aceh yang sedang menjadi relawan Psikososial Mitigation Disaster Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh.
Ia mengungkapkan, karena listrik belum menyala, dirinya harus menuju Masjid Taqwa Muhammadiyah setempat untuk mendapatkan sinyal internet dan kebutuhan air.
“Di masjid ada genset, tapi hanya dinyalakan saat waktu salat saja,” kata Aini.
Ichsan MSn, dosen Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, juga mengaku listrik di kawasan Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, sering padam.
“Siang sempat nyala, tapi tidak sampai lima jam, malam mati lagi. Sudah dua hari begini,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Murni, dosen yang tinggal di kawasan Darussalam, Banda Aceh. Ia mengaku heran karena kondisi nyata di lapangan jauh berbeda dengan klaim Menteri ESDM di hadapan Presiden.
Kritik juga datang dari Muhammad Nauval, warga Sabang, yang menilai pernyataan Bahlil mencerminkan buruknya komunikasi politik pejabat publik di tengah situasi darurat.
Sementara itu, Sukma, seorang dosen di Banda Aceh, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi masyarakat Aceh yang harus menghadapi bencana alam sekaligus informasi yang dinilainya menyesatkan.
“Sudah kena bencana, masyarakat masih seperti diprank dengan klaim-klaim yang tidak sesuai kenyataan,” ujarnya.
Bantahan resmi juga disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Menteri ESDM kepada Presiden tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih di tengah situasi bencana yang sangat memengaruhi psikologis masyarakat.
Bahlil Sampaikan Permohonan Maaf
Menanggapi kritik yang berkembang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya menyampaikan permohonan maaf terkait penanganan pemulihan jaringan listrik di Aceh.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), Bahlil menyatakan pemerintah akan meningkatkan upaya dan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Kami akan terus fokus dan secara totalitas menggunakan seluruh kekuatan negara untuk mempercepat pemulihan sektor energi, khususnya di Provinsi Aceh,” ujarnya.
Bahlil mengakui bahwa di lapangan terdapat berbagai kendala yang sulit diprediksi, sehingga proses pemulihan tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh serta dampaknya bagi masyarakat.
“Jika dalam pelayanan kami masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga upaya yang dilakukan tim di lapangan dapat mempercepat pemulihan bagi saudara-saudara kita di Aceh,” tutupnya.
