SERAMBINEWS.COM, KUALA SIMPANG - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (4/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara serta memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Dikutip dari Biro Infohan Setjen Kemhan, dijelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut adalah bagian dari operasi terpadu pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan pendangkalan sungai.
Di awal rangkaian, Menhan melakukan peninjauan udara (helicopter view) untuk memperoleh gambaran menyeluruh kondisi alur sungai, sedimentasi, serta kawasan muara. Selanjutnya, Menhan melaksanakan peninjauan langsung sepanjang sungai hingga muara Aceh Tamiang menggunakan kapal, guna memastikan kesiapan lokasi dan memahami secara detail permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Pangdam Iskandar Muda (IM), serta Bupati Aceh Tamiang, di Kantor Gampong Tangsi Lama, Kecamatan Seruway.
“Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tulis pernyataan tersebut.
Dalam rapat, Menhan menegaskan rencana pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala yang akan dimulai dalam dua minggu ke depan, sehingga pelaksanaan normalisasi sungai dan muara dapat berjalan seiring dan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.
Menhan juga menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak semata berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai, namun memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.
“Normalisasi alur sungai diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan lokal yang terdampak pendangkalan dan banjir,” tulis Biro Infohan Setjen Kemhan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terpadu dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Agenda Penting
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, yang turut mendampingi Menhan kepada Serambi mengatakan bahwa persoalan sungai Aceh Tamiang menjadi agenda penting Pemerintah Pusat dalam upaya penanggulangan bencana.
Menurutnya, pembenahan muara sungai harus segera dilakukan mengingat kondisinya yang sudah tidak sesuai dengan fungsi semestinya. “Kunjungan ini selain untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat, juga untuk melihat langsung kondisi muara. Pemerintah Pusat sedang menyiapkan program normalisasi sungai,” ujar Fadlon.
Ia menjelaskan, kondisi muara Sungai Tamiang sejak lama menjadi sorotan akibat penyempitan dan kerusakan lingkungan. Maraknya perkebunan kelapa sawit yang berada di sempadan sungai dinilai menjadi ancaman serius terhadap kelestarian alam dan memperparah risiko banjir.
Selain itu, Fadlon juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi tanggul sungai yang saat ini dinilai sudah sangat kritis. Menurutnya, pembenahan tanggul harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. “Masyarakat sangat dirugikan. Kebun dan sawah mereka sering rusak akibat banjir, sehingga ekonomi warga menjadi hancur,” pungkasnya.
Sambut Positif
Pemerintah Aceh menyambut positif rencana penanganan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimulai dari wilayah hilir atau kuala, sebagaimana diusulkan Menteri Pertahanan RI dan mendapat respons langsung dari Presiden RI melalui rencana operasi besar penanganan sungai.
Langkah tersebut dinilai sejalan dan sangat relevan dengan upaya normalisasi sungai yang saat ini tengah dilakukan oleh Balai Sungai KWS bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dengan dukungan BNPB serta TNI/Polri. Normalisasi ini dilakukan sebagai respons atas tertutupnya alur sungai akibat material banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah Aceh menilai, normalisasi sungai secara besar-besaran akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi potensi luapan air sungai, bahkan saat hujan dengan curah relatif rendah. “Pendangkalan yang terjadi selama ini menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko banjir di kawasan hilir,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Selain itu, normalisasi DAS juga memiliki peran strategis dalam mendukung tahapan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, setelah masa tanggap darurat berakhir. Dengan alur sungai yang kembali berfungsi optimal, proses pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh berharap sinergi antara Pemerintah Pusat, daerah, serta unsur TNI/Polri dapat terus diperkuat, sehingga program normalisasi sungai tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu menekan risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Pemerintah Aceh juga menilai kehadiran Satuan Tugas (Satgas) DPR RI dalam penanganan bencana di Aceh memberikan dampak positif dan signifikan, terutama dalam mempercepat pengambilan kebijakan serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dampak positif Satgas DPR RI sudah terlihat sejak rapat koordinasi (rakor) perdana yang digelar pada Selasa (30/12/2025) lalu. Rakor tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri, Gubernur Aceh, serta para bupati dari kabupaten terdampak bencana.
“Dari rakor perdana itu, kita bisa melihat bagaimana arah kebijakan dan langkah penanganan bencana oleh pemerintah menjadi lebih cepat, terukur, dan langsung menyentuh persoalan di lapangan,” ujar Muhammad MTA, Minggu (4/1/2026).
Ia menjelaskan, berbagai kendala teknis maupun hambatan kebijakan, termasuk persoalan anggaran, bahkan dapat langsung diselesaikan dalam forum rakor perdana Satgas DPR RI tersebut. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Atas kehadiran Satgas DPR RI, Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh, kata Muhammad MTA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih, serta menyambut positif respons cepat pimpinan DPR RI terhadap penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera, khususnya Aceh.
“Kehadiran Satgas DPR RI membuktikan bahwa supervisi penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paripurna. Pemerintah pusat hadir dengan seluruh komponen kementerian dan lembaga, sekaligus mendapat pengawasan langsung DPR RI melalui Satgas yang bahkan berkantor di Aceh,” ujarnya.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh, Satgas DPR RI juga berkantor langsung di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Hal ini menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh menjadi prioritas nasional sejak bencana terjadi.(mad/yos/kemhan)
