Indonesia memimpin Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026. Jabatan Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia akan diduduki oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar (Dubes) Sidharto Reza Suryodipuro. Mandat ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Kamis (8/1), telah dilakukan penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama tahun 2026 di Jenewa,” demikian tertulis pada siaran pers.
Kemlu menyebut, Indonesia akan menjalankan kepemimpinan dengan objektif dan imparsial.
“Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama,” tulis Kemlu.
“Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara khusus menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.”
Perbesar
Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026.
Foto: Dok. Kementerian Luar Negeri
Presidensi pertama Indonesia di Dewan HAM PBB ini bertajuk “A Presidency for All,” yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Indonesia disebut telah resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” tutup Kemlu.
Sejauh ini, Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB selama enam kali dan Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Posisi tersebut dijabat oleh Dubes Dian Triansyah Djani pada 2009 dan Dubes Febrian A. Ruddyard pada 2024.
Selain itu, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Dubes Makarim Wibisono.
Perbesar
