TRIBUNKALTARA.COM - Rapat koordinasi kepala daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, berlangsung di Swisbell Hotel Tarakan, Jumat (9/1/2026).
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Wali Kota Tarakan Khairul, bersama perwakilan kepala daerah lainnya di Kalimantan Utara.
Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi menyapa para tamu undangan dan sempat 'menyentil' para bapak-bapak pejabat yang hadir saat memaparkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Arifah Fauzi mengatakan berbagai upaya perlindungan kepada perempuan dan anak telah dilakukan, salah satunya melakukan survei antara kepentingan pemberdayaan perlindungan perempuan.
Survei nasional kementerian bersama Universitas Indonesia dan perguruan tinggi swasta, berkaitan Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) di Indonesia, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan usia 15-64 tahun.
Angkanya 6,6 persen dari total perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia atau lebih dari enam juta perempuan pernah mengalami kekerasan.
Baca juga: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, DPRD Kaltara Desak Penguatan Perlindungan Pemerintah
"Di sini data laki-laki tidak ada korban kekerasan. Kita berharap bapak-bapak yang hadir ini di Kaltara juga tidak mengalami kekerasan. Khususnya bapak-bapak yang tidak mengalami kekerasan ketawa-ketawa ya, jangan-jangan ada sinyal ya, tapi saya yakin bapak-bapak di sini semua yang berdaya dan bisa juga memberdayakan," ungkap Arifah Fauzi dengan nada guyon.
Seketika, ruang pertemuan berubah pecah tawa dari para tamu undangan yang hadir.
Pembahasan rakor melibatkan semua instansi yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Meski berlangsung santai, namun pembahasannya cukup dalam dan berat.
Para hadirin masing-masing menyampaikan capaian dan kekurangan perangkat UPTD di tengah efisiensi anggaran. Tak ayal momentum rakor ini dimanfaatkan menjadi sesi curhat perwakilan kepala daerah.
Selanjutnya, Arifah mengungkapkan data Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Nasional (SPHARN), angkanya memperihatinkan.
"Satu dari dua anak pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan (fisik, emosional atau seksual) sepanjang hidupnya," papar Arifah Fauzi.
Angka ini, kata dia, tinggi karena indikatornya bervariatif.
"Anak sekarang ketika kita nasehati dengan nada tinggi menurut mereka adalah kekerasan emosional. Jadi indikatornya sangat variatif. Beda kita dulu," ungkapnya.
Menurutnya bukan hanya tentang kekerasan yang menjadi kendala bagi perempuan dan anak, tetapi juga akses kemudian untuk menilai manfaat dari pembangunan dan juga partisipasi dalam pembangunan di Indonesia.
Pertemuan rakor hari ini sangat penting dan strategis karena menunjukkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan naik di tingkat provinsi maupun kebupatan kota.
"Untuk pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak di Kalimantan Utara, komitmen ini tentu telah diawali kemarin siang kami sudah menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Penduduk Anak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara," ungkap Arifa.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
