Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wawancara khusus Pemimpin Redaksi Tribun Jabar Adi Sasono, bersama Regional Head PTPN 1 Regional 2, Desmanto, mengungkap persoalan serius penguasaan dan pengrusakan lahan perkebunan negara di Jawa Barat dan Banten, menyusul kasus penumbangan tanaman teh produktif di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Pengrusakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi besar, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan serta keberlanjutan pengelolaan aset negara. Berikut adalah wawancara khususnya:

Beberapa waktu lalu kita sempat melihat ada yang viral, ada juga kehebohan di Bandung Raya, khususnya di Pangalengan, terkait pengambilan pohon teh dan alih fungsi menjadi kebun sayur. Saya kira kehadiran Bapak hari ini cocok untuk membahas hal tersebut, meskipun nanti kita juga akan lebih banyak membahas soal Regional 2.

Sebelum ke sana, boleh diceritakan terlebih dahulu situasi di Regional 2 yang saat ini Bapak pimpin?

Baik. Perkenalkan, saya Desmanto, Regional Head PTPN 1 Regional 2. Kami berada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Total luas lahan yang kami kelola sekitar 113.000 hektare.

Kami tersebar di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan 2 kabupaten di Banten, jadi total ada 13 kabupaten/kota. Dari luasan tersebut, kami mengelola beberapa komoditas utama, yaitu kelapa sawit, teh, dan karet.

Untuk kelapa sawit, sebagian besar berada di Banten, dan ada juga di Jawa Barat sekitar kurang lebih 10.000 hektare. Selain itu, kami memiliki komoditas teh dan karet. Jadi tiga komoditas utama kami saat ini adalah sawit, teh, dan karet.

Jadi yang kemarin ramai itu terkait pengrusakan tanaman, ya Pak?

Iya, betul. Jadi kejadian tersebut sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum viral kemarin. Kurang lebih 1 sampai 5 tahun ke belakang, pengrusakan itu sudah berlangsung.

Awalnya masyarakat bertani dengan memohon izin menggunakan lahan kami untuk pertanian. 

Kebetulan pada beberapa lahan, tanaman perkebunan memang ada yang mati atau kosong. Daripada kosong, pada saat itu kami izinkan untuk dimanfaatkan.

Namun karena banyak spot seperti itu, lama-lama menjadi tidak terkendali. 

Mereka menanam tanaman pertanian, umumnya sayuran. Seiring berjalannya waktu, muncul anggapan bahwa bertani di sana itu menguntungkan. Akhirnya, mohon maaf, ada oknum tertentu yang mulai merusak dan memperluas lahan. Lahan yang seharusnya tidak kosong, dikosongkan dengan cara dirusak.

Apakah sebelumnya sudah ada program pengaturan dari PTPN?

Sudah. Kami sempat menjalankan program PMDK, yaitu Program Pemanfaatan Masyarakat di Sekitar Kebun. Kami membuat perjanjian kerja sama agar pengelolaan itu legal dan terorganisir, karena sebelumnya penggarapan tidak terkendali.

Program itu dimulai sekitar tahun 2001. 

Awalnya ini adalah bagian dari upaya kami membantu masyarakat agar legal. 
Namun, di tahun keempat kami meminta kontribusi kepada PTPN, karena PTPN harus membayar pajak PBB. 

Sementara selama ini mereka memanfaatkan lahan secara gratis. Kami ikat melalui perjanjian. Ya, mereka datang, buat perjanjian, jalan, tapi ketika jatuh tempo dan ditagih, banyak yang tidak mau membayar.

Akhirnya, karena ini perusahaan negara dan BPK melakukan pengawasan, ditemukan tunggakan yang tidak tertagih. 

Sampai berapa itu, pak? 

 Jumlahnya hampir Rp4 miliar. Memang awalnya untuk penyelamatan aset, dan kedua melegalkan juga, agar tidak kucing-kucingan tidak dirusak. Malahan kemarin ada tanaman teh yang ada justru ditumbangkan dan diganti tanaman sayuran

Yang terjadi di Pangalengan kemarin tanamannya masih prlduktif, Pak?

Masih, padahal tanaman tersebut masih produktif.

Tanaman teh itu, dari tanam sampai berproduksi memang butuh 3–4 tahun. Tapi teh bisa dipanen sampai umur 100 tahun. 

Setiap empat tahun sekali direjuvenasi, dipendekkan, lalu tumbuh kembali dan dipanen lagi. Yang dirusak kemarin rata-rata berumur 30–40 tahun. Waktu itu teh semua. Sekarang, kalau kita lihat di lapangan, sudah tidak ada lagi tanaman tehnya.

Berapa luas lahan yang terdampak?

Di lokasi Blok Pahlawan sekitar 150 hektare. Investasi teh saat ini sekitar Rp200 juta per hektare. Tinggal dikalikan saja untuk melihat nilai kerugiannya.
Dan sebenernya ini bukan hanya di Pangalengan. Di tempat lain juga terjadi penggarapan dan perusakan.

Jadi dari total lahan PTPN 1 Regional 2, berapa yang saat ini dikuasai pihak lain?

Dari total 113.000 hektare, sekitar 14.000 hektare saat ini sudah digarap pihak lain. Itu sekitar 12–13 persen. 

Itu terbanyak di mana, pak? 

Terbanyak berada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung.
Sekitar 5.000 hektare, atau sekitar 50–70 persen dari total garapan, berada di wilayah Pangalengan. 

Tanaman teh sangat baik menahan air. Per hektare ada sekitar 13.000 pohon. Akar-akarnya menutup tanah dengan sangat baik. 

Kalau kita lihat 10–20 tahun lalu, air hujan yang mengalir ke sungai masih jernih. Sekarang sudah keruh, coklat, artinya ada erosi yang di bawah. Kalau kita lihat sungai menjadi dangkal dan sempit, memancing masyarakat membangun di bantaran sungai, dan akhirnya saat hujan besar terjadi banjir. Kita sangat mendukung penghijauan. 

Boleh diceritakan, pak dalam video yang beredar terlihat ada ancaman dan kekerasan. Apakah itu juga dialami PTPN?

Iya, benar. Pengrusakan tanaman dilakukan terang-terangan, tidak takut, berkelompok, bahkan ada yang sampai 15 orang. Beberapa pelaku sudah disidik, diproses hukum di Polresta Bandung sudah ada enam tersangka yang ditahan. Di Polda Jabar ada dua kasus. Di Garut sudah ditahan tiga orang. Di Sukabumi juga masih dalam penyelidikan.

Jadi dari kasus-kasus yang saya sampaikan tadi ini sudah menjadi pola umum. Saya dengar mereka merusak dulu, lalu menggarap, kemudian berharap masuk skema reforma agraria.

Tentu saja kalau ini jadi pelajaran, bagaimana nanti PTPN mengamankan aset ke depan lebih jauh? apakah dengan bekerjasama dengan KPK misalnya? 

Sekitar satu bulan lalu, kami bersama Pak Gubernur, beberapa bupati, dan BBWS mendatangi KPK untuk meminta pendampingan terkait pengamanan aset dan perpanjangan HGU. Banyak prosesnya sangat panjang, jadi adanya kerjasama ini ada percepatan. 

Banyak masyarakat terprovokasi informasi bahwa HGU yang mati otomatis kembali ke negara dan diartikan bisa dibagi-bagi. Itu tidak benar. Padahal tidak semudah itu, ada aturan menteri dan proses yang harus dilalui. Kami berharap banyak yang mendengar agar masyarakat tidak tertipu. 

Di area yang dirusak tadi, kan ada pemanen, ada pemanen teh, memelihara teh yang selama ini mendapat gaji dari situ hari ini kehilangan pendapatan.

Dengan adanya program penanaman kembali, semua yang terdampak baik pemanen, tenaga pemelihara kita pekerjakan kembali, kita gaji sesuai dengan upah Rp50.000–Rp70.000 per hari tergantung dengan intensitasnya. Masyarakat yang bekerja di sayuran juga kami terima.

Di Pangalengan saja, hampir 90 orang sudah kami pekerjakan kembali yang terdampak. 

Termasuk kemarin yang penanaman sayuran, kalau dulu dia ikut memelihara wortel sekarang ditanamin teh. Artinya kami tampung dan itu dikembalikan ke teh lagi.

Jadi beberapa areal kita akan sesuaikan dengan kontur dan jenis tanamannya. Nanti ada sebagian akan ke teh, kemudian sebagian juga nanti yang bisa kopi. 

Jadi kopi juga lagi bagus baik dari segi harganya, baik dari segi kemampuan menyerap tenaga kerja dan pemberian upahnya nanti. Karena kan akan ada premi, borongan. Jadi intensitas kerjanya akan padat dan itu tentu akan banyak menerima lapangan kerja. 

Kalau kopi berarti ada varietas tertentu yang ditanam, Pak? 

Iya, varietas tertentu sesuai dengan yang ingin kita lakukan ekspornya. Misalnya kita bangun nanti Arabica. Kalau Arabica itu juga bisa berbagai jenisnya dan kita combine juga dengan robusta di daerah yang lebih rendah. Sehingga nanti pada saat kita butuh ekspor apakah blend ataupun secara masing-masing robusta dan arabika kita punya pasar tertentu.

Kemarin Pak Dedi Mulyadi, tadi ngomong sawit, tidak ingin ada sawit di Jawa Barat.
Nah, sementara kan PTPN punya banyak sawit itu, bagaimana ini?

Iya, jadi untuk sawit kami sebenarnya ada sekitar 20-an ribu hektar yang mana hampir 70 persen nya berada tadi di Banten dan 30 % nya di Jawa Barat. 

Memang hari ini ada beberapa lokasi yang harus di replanting. Jadi, replanning artinya yang tua harusnya sudah digantikan ke tanaman yang muda lagi supaya nanti produktivitas lebih baik.

Namun, dengan adanya kebijakan ini mungkin kita akan menyesuaikan, deregulasinya kepada kearifan lokal ya. Jadi, kemarin untuk menghentikan kita coba stop dulu untuk mengadakan replanning. 

Nah, kalaupun ada nanti yang harus kita ganti dan dengan komoditi, misalnya kelapa. 

Kelapa hari ini cukup baik, sesuai dengan arahan Pak Menteri Pertanian juga ini kita sekarang kekurangan kelapa dan harganya sangat menarik di tingkat petani bisa sampai 25.000 kelapa itu bisa diekspor terutama ke China.

Jadi kitamelihat peluang yang sangat baik ya kalau kelapa ini apalagi kelapa ini bisa ditanam mulai dari dataran rendah sampai di pinggir pantai sampai yang dataran sedang di ketinggian 600 masih bisa dan Indonesia juga sudah biasa menanam kelapa. 

Ini adalah suatu peluang yang baik buat peningkatkan perekonomian. Jadi melalui Pak Menteri Pertanian malah kita diminta bisa mengajak masyarakat juga dibantu bibitnya untuk masyarakat ditanam kelapanya nanti sebagai pendampingnya PTPN, kita terima buahnya, kemudian kita tentu harga dengan harga yang sangat baik karena ini ekspor langsung yang harganya bisa lebih tinggi dan kita sama-sama tumbuhlah dengan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian.

Di samping kelapa, Menteri Pertanian juga punya rencana untuk mengembangkan kopi. Jadi kami juga punya rencana akan mengembangkan kopi tadi terutama di daerah-daerah yang garapannya nanti bisa kita ambil kembali, kita tanamin kopi sebahagian. 

Kopi juga bagus untuk lingkungan, karena kopi itu di samping jumlah populasinya hampir 2.000 pohon per hektar, dia juga punya pelindung. Jadi kopi itu harus dilindungi dengan tanaman kayu. 

Jadi kita tanaman kayu hampir 500 pohon per hektar. Ada pelindung sementaranya juga yang umurnya 3-4 tahun juga pohon kayuan. Jadi akar-akarnya tutupan lahannya juga sangat baik dengan komoditi itu. 

Kalau kelapa tadi, diekspor ke China di sana buat apa, Pak?

Diekspor ke China umumnya sekarang Cocomel. Jadi kelapa itu diperas santannya, kemudian dikomposisikan tertentu sehingga membentuk seperti susu kita di sini. Susu dari hewan tapi mereka membuat susu dari kelapa yang digunakan untuk minum kopi. 

Jadi kalau minum nanti cappuccino, latte, sudah enggak pakai susu sapi lagi. 
Dan itu bagus bagi orang-orang yang punya ketahanan lambungnya enggak tahan karena lemaknya kandungan dari sapi bisa kembung. 

Tapi kalau dari coconut milk-nya mereka tidak aman dari situ. Dan omega 3 ya yang lain-lainnya tentu akan lebih baik untuk tubuh. 

Butuh berapa tahun untuk kelapa sampai dari tanam sampai bisa produksi? 

Untuk kelapa tahun, 3 tahun investasi, mungkin sekitar ee Rp100 juta per hektar. Kemudian tahun keempat dia bisa dipanen. 

Kelapa itu banyak jenis sekarang masyarakat bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuannya.

Kita bisa buat diambil bagian nira kelapa (legen) dibuat gula, gula semut. Itu juga bagus kalau kita minum kopi kan ada tuh gula merahnya. Nah, itu bisa dibuat. 

Kemudian bisa juga dijual kelapa muda. 

Hari ini cukup menarik, bisa Rp15.000 Rp20.000 harganya di warung-warung atau di tempat-tempat jual kelapa muda, dan bisa juga dijual kelapa tuanya tadi bisa Rp25.000. 

Jadi sangat luar biasa, Indonesia sangat cocok untuk kelapa dan ini adalah peluang bisnis saya kira. 

Ya, jadi soal sawit kemarin, kemarin itu berarti sudah ada jalan keluar di situ? 

Iya, mungkin kita bisa konversi ke kelapa 

Kembali ke soal pengambilan kembali lahan-lahan yang dirampas itu targetnya sampai kapan? 

Sesuai dengan diskusi kita dengan teman-teman, ketersediaan pendanaan juga, kemudian proses kami merencanakan 3 tahun ini bisa kita ambil alih kembali areal garapan tadi untuk kita tanami tanaman ee perkebunan.

Kemudian kita juga akan menerima masyarakat yang terdampak penggarap tadi menjadi pekerja kita. Artinya mereka ketika diterima pekerja. 

Itu harus sesuai dengan tanaman apa yang diinginkan oleh PTPN berarti? 

Tentu. Jadi mereka di sana pekerja yang menerima upah kami memberi lapangan kerja sama mereka. Kalau mereka misalnya punya tanah minta di didampingi penanamannya ya silakan kita bisa kerja sama juga seperti itu gitu.

Jadi kita tidak hanya mengambil lahan tapi kita juga memperhatikan kesejahteraan mereka untuk menerima mereka bekerja. 

Rencana PTPN 1 Regional 2 sampai 5 tahun ke depan apa, Pak?

Iya, sampai 5 tahun ke depan tadi kita akan tanaman karet khususnya. 
Karet kita akan lihat lagi pada lokasi-lokasi tertentu mungkin kita pertahankan. 

Misalnya di Subang itu sangat bagus produksinya sekarang. Curah hujannya akan agak lebih sedikit dibanding yang lain.

Mungkin ada beberapa tempat kita pertahankan tetap katakanlah karet. Beberapa tempat akan kita ganti dengan tanaman lainnya yang bisa untuk dataran rendah seperti tadi kelapa mungkin.

Kelapa genjah maupun kelapa tol yang tinggi yang untuk santan itu kita akan lakukan di beberapa areal ekskavorit kita. 

Karet sekarang memang di samping harga yang memang masih tidak begitu banyak berubah. Mungkin 5-10 tahun yang lalu harga karet itu sekitar 1,6 -2 USD paling tinggi. hari ini 2,2 USD atau setara Rp 34.000.

Kadang bisa 1,6 USD dan itu begitu aja polanya di masa tahun. Sementara biaya-biaya baik itu upah tenaga kerja, alat dan bahan, bahan kimia itu selalu naik. 

Jadi riskan sekarang banyak juga beberapa kebun mungkin bukan kami saja PTPN swasta juga atau masyarakat itu terdampak, tadi sudah tipisnya antara harga modal dengan harga jual

Dan beberapa kebun kami rugi. Makin tipis marginnya. Jadi itu yang pertama. Kedua ditambah Jawa Barat karena tingginya curah hujan kurang kurang begitu optimal tidak seperti di Sumatera misalnya. 

Di sana hujannya itu bisa dihitunglah berapa hari. Kami di tahun 2025 ini aja curah hujan gitu. kita sudah 187 hari. Jadi kalau 365 setengah tahun setengah tahunnya hujan. 

Padahal di karet ini begitu di deres dia perlu waktu 5-6 jam untuk dikutip. Baru di deres 2 jam kena hujan. Rusak itu jadi apa tumpah lah tetesan yang belum bisa dikutip tadi enggak mungkin lagi kita kutip karena curah hujan sudah masuk. Jadi dia itu hilang yang paling tadi adalah gaji.

Akhirnya kita berharap dapat 20 kilo, 30 kilo per pemanen sehingga biar bisa bersaing harganya, mereka cuma dapat 10. 

Akhirnya HPP kita harga pokoknya tinggi, harga jualnya rendah, bisa rugi.

Nah, kadi kelebihan Jawa Barat karena tinggi itu kita melihat positifnya, sangat baik ditanam pada kondisi seperti ini kelapa, kopi, teh. 

 Jadi kita sebagian akan konversi.

Demikian juga nanti teh tempat-tempat tertentu yang enggak bisa di dataran rendah kita akan ganti tapi tempat-tempat tertentu yang bagus kita kembangkan teh kembali. Jadi supaya seimbanglah seperti itu. 

Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada warga Jawa Barat terkait BTPN 1 Regional 2 ini? 

Ya, baik kepada warga Jawa Barat, saya himbau lokasi kita ini kan terutama daerah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi itu berpotensi akan ada terjadi longsor. Jadi untuk mencegah itu tentu kita harus menutupi lahan ini dengan tanaman yang bisa menahan laju erosi atau runoff tadi dengan tanaman-tanaman tahunan tentunya.

Kalaupun mau bertani mungkin harus dipilih spesifik lokasinya seperti itu. Jadi kita akan tanami kembali area-area garapan tadi dengan tanaman perkebunan yang tentunya akarnya pelindungnya terhadap tanah, air yang jatuh pun tidak langsung ke tanah, dia itu langsung ke daun, memukul daun sehingga apa longsor atau run off-nya bisa kecil. 

Kedua, ini adalah lahan PTPN, lahan BUMN adalah lahan negara. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian mari kita jaga bersama lahan negara ini untuk kita kelola bersama. Karena lahan ini juga memberikan pendapatan buat masyarakat lokal dan juga buat negara tentunya.

Tolong jangan mudah tertipu oleh orang-orang tertentu dengan informasi yang tidak baik. Tentu kita harus banyak bertanya, berdiskusi sehingga semuanya dapat berjalan. 

Kami berharap katakanlah penghijauan ini dapat kita lakukan kembali bersama-sama atas dukungan masyarakat semua. Kita jadikan hijau kembali Jawa Barat untuk mencegah berbagai macam bencana banjir khususnya. (*)