Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Setelah melakukan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lewat job fit, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal kembali akan melakukan pengisian sisa jabatan yang belum terisi.
Skema yang akan digunakan melalui lelang jabatan lewat seleksi terbuka dan boleh diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Juru bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, pekan depan akan mulai dipersiapkan untuk pengisian jabatan tersebut sesuai arahan Gubernur.
"Minggu depan sudah mulai persiapan, karena poak Gubernur perintahkan untuk segera melakukan seleksi kemudian diisi dalam rangka percepatan semua program yang sudah dianggarkan dalam APBD," kata Khalik, Sabtu (10/1/2026).
Khalik mengatakan, semua pejabat yang beberapa waktu lalu mengikuti job fit sudah mengisi semua posisi yang selama ini kosong, sehingga untuk selanjutnya akan dipilih skema seleksi terbuka.
Mantan Staff Ahli Gubernur ini mengatakan, dari sisi pejabat eselon III lingkup Pemerintah Provinsi NTB, banyak yang berkompeten untuk mengisi jabatan eselon II yang masih lowong.
"Banyak pejabat eselon III yang bagus kemarin hasil beauty contestnya, nanti tinggal seleksi di pilih mana yang terbaik," kata Khalik.
Baca juga: Profil Ahsanul Khalik, Staf Ahli Gubernur NTB Kini Menjabat Kadis Kominfotik
Adapun OPD yang masih lowong diantaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan, Direktur dan Empat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dan Karo Umum dan Administrasi Pimpinan.
Khalik mengatakan Gubernur Iqbal menginginkan tahun 2026 birokrasi bisa bekerja cepat, dengan terisinya semua jabatan ini tidak ada lagi kepala OPD yang tangkap jabatan sehingga bisa lebih fokus bekerja.
Apalagi saat ini APBD tahun 2026 sudah masuk dalam daftar pengguna anggaran (DPA) masing-masing OPD untuk dieksekusi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(*)
