- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang terjerat kasus dugaan suap pembayaran pajak, namun menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang ditangani KPK.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), seusai KPK melakukan OTT terhadap delapan orang terkait praktik pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan PT WP periode 2021–2026.

Kasus bermula dari temuan kekurangan bayar PBB Rp75 miliar yang kemudian dinegosiasikan hingga turun menjadi Rp15,7 miliar, serta menyebabkan kerugian negara sekira Rp58,3 miliar.

KPK menetapkan lima tersangka dari unsur pegawai pajak, konsultan, menyita uang Rp6,8 miliar serta logam mulia, dan menahan para tersangka selama 20 hari untuk penyidikan lebih lanjut.

(*)

# menkeu # menteri keuangan # Purbaya Yudhi Sadewa # suap # pajak