TRIBUNLOMBOK.COM — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 diarahkan agar berjalan sesuai fokus.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa fokusnya antara lain tepat waktu, dengan layanan yang semakin berkualitas, serta pelindungan jemaah yang semakin kuat.
Kemenhaj tidak hanya menyiapkan aspek teknis.
“Pemerintah bekerja secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola dan pengawasan,” ujar Gus Irfan Kamis (8/1/2026) di Lobby VIP Sekretariat UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Gus Irfan menyampaikan bahwa prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama, dengan kepastian proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas.
Baca juga: Pelunasan Biaya Haji Dibuka hingga Besok 9 Januari 2026, Cek Daftar Nama Berhak Lunas
Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah.
“Pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap proses harus jelas, pasti, patuh terhadap regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Layanan Dikawal Intensif
Kemenhaj mengawal secara intensif penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi erat dengan otoritas Arab Saudi agar layanan sesuai standar, tepat waktu, dan mampu melayani jemaah Indonesia dalam jumlah besar.
Di dalam negeri, persiapan penerbangan haji, asrama haji, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara.
Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Pelunasan biaya haji reguler dan khusus juga terus dipantau secara ketat agar berjalan transparan, tertib, dan terintegrasi dengan sistem layanan haji serta pemvisaan, sehingga tidak menghambat tahapan penyelenggaraan.
Layanan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Keselamatan jemaah adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemenuhan istithaah kesehatan dan kesiapan layanan medis menjadi perhatian utama pemerintah,” kata Menhaj.
Untuk mendukung layanan di lapangan, rekrutmen petugas haji dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi.
Pendidikan dan pelatihan petugas terus diperkuat agar siap secara mental dan fisik, mampu menghadapi dinamika di lapangan, serta melayani jemaah rentan secara optimal.
Kemenhaj memperkuat akurasi dan sinkronisasi data sebagai fondasi penyelenggaraan haji guna memastikan proses pemvisaan, layanan, dan perlindungan jemaah berjalan lancar tanpa kendala administratif.
Selain itu, pemetaan risiko dilakukan secara komprehensif disertai langkah mitigasi sejak dini melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
Gus Irfan menegaskan penyelenggaraan haji dihajatkan digarap secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah.
(*)
