BANJARMASINPOST.CO.ID - SEKOLAH Rakyat adalah salah satu turunan program dari sembilan program unggulan nasional yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini turunan lintas sektor dari program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketahanan Nasional.
Program Sekolah Rakyat cenderung berjalan mulus jika dibanding sejumlah program unggulan nasional lainnya. Sebab program ini benar-benar langsung menyentuh sasaran, yakni anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Skala program juga lebih terkendali karena tidak sebesar Makan Bergizi Gratis (MBG).
Konflik kepentingan pada program Sekolah Rakyat pun relatif kecil dibanding program unggulan nasional lainnya. Bahkan, implementasinya pun bisa menggunakan infrastruktur yang telah ada seperti Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, memanfaatkan fasilitas di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Demikian pula tenaga pendidiknya, direkrut dengan pola hybrid, sebagian guru ASN/PPPPK, honorer atau kontrak, pendidik lembaga sosial dan pesantren, relawan, manajemen profesional.
Kemarin, pada Senin (12/1) Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat seluruh Indonesia dalam sebuah acara di SRT 9 Banjarbaru. Sejak 2025, telah dirintis Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan target 200 titik pada 2027 dan terbangun 500 titik pada 2029.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menangis terharu saat acara peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Demikian pula Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu atas prestasi para siswa yang kurang mampu di Sekolah Rakyat, meskipun baru berjalan enam bulan. Memang, program Sekolah Rakyat ini sekaligus pembuktian bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dihadirkan secara nyata, dan negara adalah fasilitatornya.
Anak-anak yang secara perekonomian kurang beruntung itu kini bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak yang mampu. Mereka bisa merasakan pendidikan yang berkualitas, asrama yang sangat manusiawi, bahkan merasakan tidur dan belajar di ruang ber- AC yang mungkin saja tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Apakah ini yang dicita-citakan para pendiri negeri ini, seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?
Namun, program yang bagus tak selamanya mulus dan simultan jika perpolitikan di Tanah Air tidak stabil. Tiap pergantian pimpinan negeri ini, selalu membawa unsur kepentingan sendiri dan kerap jadi abai pada program-program yang bagus, karena dianggap peninggalan penguasa sebelumnya. Benang merah kebijakan pembangunan antarpemimpin belum terlihat nyata. (*)
