POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kian menguat.
Bahkan jajaran partai politik sudah menentukan sikap terkait wacana tersebut.
Kali ini, posbelitung.co akan merangkum tanggapan para kepala daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani menegaskan sebagai kader Partai Golkar, dirinya tetap mendukung kebijakan ketua umum partainya.
"Sebagai kader partai, kami mendukung kebijakan ketum kita. Tidak ada pribadi-pribadi, pokoknya kita dukung ketum," ujar Hidayat saat ditemui usai rakor bersama kepala daerah di Belitung pada Senin (13/1/2026).
Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus juga menyampaikan hal yang sama, mengikuti arahan partai politik.
Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Markus tetap tegak lurus mendukung keputusan dari ketua umum.
Namun secara pribadi, dirinya lebih suka dipilih masyarakat. Sebab, kemauan antara masyarakat dan elit jauh berbeda.
"Kalau secara pribadi, saya lebih mendukung dipilih rakyat, jadi segaris dengan kebijakan PDI-P. Karena dua kali saya terpilih jadi bupati, dipilih rakyat," katanya.
Sedangkan Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten justru irit bicara. Ditemui usai menghadiri rakor di Belitung, Kamarudin hanya mengatakan mengikuti arahan partai.
"Kalau saya tergantung PDI-P," ujarnya sembari beranjak menuju mobil.
Dua-duanya Konstitusi
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan pendapat agak berbeda.
Menurutnya pemilihan langsung ataupun tidak langsung, keduanya tetap sesuai konstusi.
Namun, dikarenakan dirinya berada di kubu Partai Golkar secara otomatis mendukung keputusan Pilkada dengan mekanisme melalui DPRD.
"Intinya dua-duanya tidak melanggar konstitusi. Tapi karena saya di Golkar dan Golkar mengusulkan Pilkada tidak langsung, otomatis saya mengikuti apa yang diputuskan Partai Golkar," kata Algafry.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat yang menilai dua usulan tersebut sama-sama bagus.
Djoni lebih memilih menghormati semua usulan yang disampaikan berbagai pihak.
Menurutnya sah-sah saja wacana tersebut disampaikan ke publik oleh parpol.
"Ini akan menjadi warna baru untuk kita, walaupun sistem itu sudah dijalani. Sebelum reformasi, sistem ini pernah dijalani, jadi sah-sah saja wacana itu," katanya.
Hormati Demokrasi
Walikota Pangkalpinang Prof Saparudin secara eksplisit mendukung pemilihan Pilkada langsung oleh rakyat.
Ia berpendapat, reformasi 1998 melahirkan sistem pemilihan langsung secara demokratis oleh rakyat.
Ia tak menampik masih terdapat kekurangan dalam sistem tersebut, tapi masih bisa diperbaiki.
"Saya berpendapat, reformasi 98 melahirkan bahwa pemilihan langsung lebih demokratis. Kami harapkan kita tetap konsisten sembari membenahi kekurangan-kekurangannya," kata Saparudin. (posbelitung.co/dede suhendar)
