TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Riau banyak berteriak terkait kondisi jalan rusak yang gagal diperbaiki pada APBD perubahan 2025 akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau.
Banyak jalan yang seharusnya sudah diperbaiki dengan anggaran yang dialokasikan di UPT PU namun tidak dijalankan, yang nilainya mencapai 160 Miliar lebih.
Seperti yang dialami Warga Pujud Husaimi Hamidi mengaku sangat terganggu dengan kondisi jalan rusak tersebut, terutama di jalur Simpang Manggala Johnson - Pujud.
Kondisi jalan ini sekarang cukup parah, lobang di jalanan cukup banyak, tidak sedikit pula kendaraan bertonase berat harus terguling di jalur tersebut karena lubangnya dalam.
Husaimi yang harus sering pulang balik Pekanbaru - Pujud ini mengaku harus menghabiskan waktu untuk jalur tersebut dua jam lebih, padahal biasanya bisa dilalui sebentar.
"Biasanya bisa setengah jam dari Simpang Manggala ke pujud, sekarang dua jam lebih baru sampai,"ujar Husaimi yang melihat tidak ada juga progres perbaikan diakhir tahun.
Memang ia mendapat kabar akan ada perbaikan di akhir tahun melalui APBD di UPT PU, namun saat ini sudah berakhir Desember namun belum juga dikerjakan.
Kerusakan jalan ini juga disebabkan banyaknya kendaraan bertonase beser yang melintas di jalan tersebut, mulai dari perkebunan hingga industri melintas.
Baca juga: PNS di Kuansing Dianiaya Hingga Babak Belur, Polsek Pangean Ungkap Motif Tersangka
Baca juga: KPK Tidak Akan Tampilkan Tersangka Korupsi ke Publik, Bagaimana dengan Polri?
Komisi IV DPRD Riau sendiri akan memanggil Dinas PUPR terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun 2025, akibat di stop nya kegiatan fisik setelah OTT KPK tersebut..
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Zulhendri mengatakan, kegiatan di Dinas PUPR pada akhir tahun 2025 lalu dihentikan.
Terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT.
Dirinya juga prihatin, UPT di Dinas PUPR tidak bisa melaksanakan kegiatannya di tahun 2025 lalu. Akibatnya, masyarakat mengeluhkan perbaikan jalan yang tak kunjung dilaksanakan.
"UPT-UPT ini kan seharusnya mengerjakan hal-hal yang darurat. Namun karena kegiatan itu terhenti, banyak masyarakat yang teriak-teriak sebab jalan rusak tak kunjung diperbaiki,"jelasnya.
Ia menyebut, di awal tahun 2026 ini Komisi IV memang belum mengagendakan persidangan ataupun rapat dengan mitranya.
Namun begitu, dirinya sudah berencana untuk melakukan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama PUPR.
"Tentu nanti akan kami dalami dalam persidangan, berapa SILPA-nya, dalam pemanggilan OPD-OPD. Apalagi terkait PUPR,tentu kita dalami dulu berapa benar SILPA-nya, apa-apa saja kegiatan yang menjadi SILPA," ujar Zulhendri.
Sementara itu, sesuai dengan instruksi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau bergerak cepat membentuk tim percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
Sebelumnya, SF Hariyanto meminta agar penanganan jalan berlubang di wilayah Riau segera digesa demi kenyamanan masyarakat.
Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Thomas Larfo Dimiera, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi menyeluruh melalui Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ).
Proses ini mencakup pendataan titik-titik kerusakan serta pemetaan kebutuhan sumber daya di lapangan.
"Arahan pimpinan sudah kita tindaklanjuti. Sekarang sedang diinventarisasi oleh kawan-kawan UPTJJ," ujar Thomas.
Inventarisasi tersebut juga bertujuan untuk menghitung penyesuaian anggaran yang diperlukan. Thomas menjelaskan, penambahan tim di setiap UPTJJ secara otomatis akan berimplikasi pada kebutuhan alat berat dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hingga saat ini, beberapa UPT telah berhasil membentuk dua hingga tiga tim tambahan, namun jumlah pastinya masih dalam tahap finalisasi. Pihak dinas menargetkan kepastian jumlah tim yang dibutuhkan akan rampung pada pekan ini.
"Finalnya pekan ini kita baru dapat kepastian berapa tim kebutuhan UPT, dan itu masih dihitung menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,"ujarnya.
Sebelumnya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyoroti minimnya jumlah tenaga kerja sebagai kendala utama lambannya perbaikan jalan selama ini.
Ia mendorong agar setiap UPTJJ menambah jumlah regu kerja secara signifikan agar target penyelesaian dapat tercapai dalam waktu singkat.
