TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat (Sumbar), Khairunnas, menyatakan pihaknya mengikuti sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Namun demikian, Khairunnas menegaskan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan memerlukan kajian lebih lanjut sebelum diputuskan.
“Kami di DPD tentu mengikuti kebijakan DPP. Tetapi terkait usulan ini masih dalam bentuk wacana, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam,” kata Khairunnas saat ditemui TribunPadang.com di sela rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (13/1/2025).
Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD, Mendagri Tito Karnavian: Selama Dijalankan Secara Demokratis
Menurutnya, wacana pilkada tidak langsung muncul sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung berulang kali.
“Ini merupakan bagian dari evaluasi demokrasi yang telah kita jalani. Karena masih berupa wacana, tentu perlu dikaji secara komprehensif, termasuk oleh DPR,” ujarnya.
Terkait arah kebijakan selanjutnya, Khairunnas menyebut DPD Golkar Sumbar menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar.
Sebelumnya, seperti dilansir Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD merupakan bagian dari ikhtiar ideologis untuk menegakkan Demokrasi Pancasila.
Baca juga: Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD
Idrus menilai sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh dipahami semata sebagai persoalan teknis elektoral, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka besar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia.
Pandangan tersebut, kata Idrus, sejalan dengan penegasan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato awal kepemimpinannya yang menekankan pentingnya konsolidasi ideologi kebangsaan.
“Sejak awal, Presiden telah menggugah kesadaran kita bahwa bangsa ini adalah rumah besar yang harus dirawat dan dikelola bersama dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Ia menambahkan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga menekankan bahwa setiap kebijakan politik nasional harus berpijak pada konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan, termasuk dalam menentukan sistem pilkada.
Baca juga: PDIP Sumbar Tolak Pilkada Lewat DPRD, Yogi Yolanda Sebut Rugikan Rakyat: Itu Kemunduran Demokrasi
“Setiap kebijakan politik, termasuk sistem pemilihan kepala daerah, harus diuji kesesuaiannya dengan ideologi dan falsafah bangsa, bukan hanya dilihat dari aspek teknis atau pragmatis,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Idrus menilai pernyataan terkait tingginya biaya pilkada tidak boleh dimaknai secara sempit. Menurutnya, isu biaya hanyalah pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih mendasar, yakni arah demokrasi Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila.
Ia juga menilai perdebatan publik selama ini kerap terjebak pada dikotomi pemilihan langsung dan tidak langsung, tanpa meletakkan fondasi ideologis yang kuat.
Padahal, kata Idrus, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi liberal elektoral, melainkan demokrasi Pancasila yang bertumpu pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan.
“UUD 1945 tidak mengunci satu model teknis. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut ‘dipilih secara demokratis’, yang menunjukkan adanya ruang untuk menentukan mekanisme paling sesuai dengan karakter dan ideologi bangsa,” jelasnya.
Baca juga: Putusan MK Soal Bawaslu, Pakar Hukum Unand: Penanganan Pelanggaran Pilkada Kini Lebih Cepat
Idrus menegaskan, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD merupakan opsi ideologis yang sah dan konstitusional. Selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bermoral, mekanisme tersebut dinilai tetap mencerminkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.
Sementara itu, Khairunnas diketahui menjadi calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat.
