- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul Finsen Mayor, menyatakan bahwa masyarakat adat Papua secara tegas menolak rencana pemerintah membangun perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Hal ini dikatakannya saat menginterupsi rapat paripurna ke-6 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar Papua menjadi salah satu wilayah pengembangan kelapa sawit guna mendukung program swasembada energi nasional.

Senator asal Papua Barat Daya itu meminta DPD RI untuk menyampaikan penolakan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya, Finsen juga menyampaikan kritiknya soal mulai dibangunnya batalyon pertanian dan perkebunan.

Finsen menegaskan, pembangunan batalyon atau markas ada tentara tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

Mereka, kata Finsen, lebih butuh sarana pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan anggota serta berupaya mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Siapa Paul Finsen Mayor? Berikut sosoknya.

Sosok Paul Finsen Mayor

Paul Finsen Mayor kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029.

Pria kelahiran Kota Sorong itu merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong.

Ia tercatat pernah menjadi Ketua Konsultan Masyarakat Adat pada 2016.

Barulah di tahun 2024, Finsen terpilih menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Papua Barat Daya.

Ia berhasil memperoleh 63.416 suara.

Finsen juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

Ia sempat menjadi Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pada 2021, Finsen dipercaya menjadi Ketua DPP Bidang Kompartemen Politik, Pemerintahan Dan Urusan Luar Negeri Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ia kemudian didapuk menjadi Sekertaris Jenderal (Sekjen) Forum Cendekiawan Melanesia (FOKAMSI).

Riwayat Pendidikan:

PPM School Of Manajemen
Universitas Terbuka
Universitas Muhammadiyah Sorong
Riwayat Organisasi:

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Ketua DPP Bidang Kompartemen Politik, Pemerintahan Dan Urusan Luar Negeri Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Forum Cendekiawan Melanesia (FOKAMSI).
Riwayat Pekerjaan:

Ketua Konsultan Masyarakat Adat