TRIBUN-BALI.COM — Gubernur Bali, Wayan Koster meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup (LH) untuk mengundur penutupan TPA Suwung, Denpasar menjadi November 2026. Sesuai rencana sebelumnya TPA yang telah beroperasi sejak 1984 silam ini akan ditutup per 28 Februari 2026.
“Saya sudah memohon pada Menteri LH agar diberikan kebijakan penutupan TPA Suwung itu diperpanjang, tak lagi 28 Februari. Namun sampai kesiapan untuk semua fasilitas beroperasi terutama pengolahan sampah dengan teknologi tinggi untuk jadi energi listrik bisa selesai. Saya sudah ajukan ke Menteri, perpanjangan TPA Suwung itu sampai November 2026,” kata Koster saat ditemui usai Rapat Paripurna ke- 21 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha, Rabu (14/1).
Dengan mundurnya penutupan TPA Suwung ini ia berharap agar di bulan berikutnya setelah Februari dan Maret 2026 volume sampah dapat berkurang terus. Lebih lanjut ia mengatakan, bersama Menteri LH telah merancang skema untuk pengelolaan sampah sebelum pengelolaan sampah menjadi energi listrik beroperasi selesai di tahun 2028.
Koster menjelaskan telah melakukan pengecekan ke TPA Landih Kabupaten Bangli, ternyata kondisinya tidak memungkinkan dan tidak memenuhi syarat untuk membawa 50 persen sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Baca juga: PERJUANGAN Bupati Jembrana Usul Dana di Pendidikan, Kesehatan, PU, Sarpras Persampahan &Mobil Damkar
Baca juga: BERI Santunan Rp2 Juta per Ahli Waris, Dorong Warga Tertib Urus Akta Kematian Lewat Atma Kerthi
“Setelah dicek ke Bangli tidak memungkinkan, jadi saya sudah lapor ke Menteri LH agar diberikan waktu untuk mengoptimalkan fasilitas yang akan dibangun oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” kata dia.
Selain itu, dilakukan penambahan mesin pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura dan TPST Kertalangu. Selain itu, akan membangun sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di wilayah Denpasar Barat, Timur, Selatan, Utara sehingga volume sampah yang dibawa ke TPA Suwung akan berkurang.
Koster menyatakan Menteri LH sudah menyetujui terkait kemunduran penutupan TPA Suwung. “Prinsipnya beliau oke, cuman jangan terlalu lama, beliau menurunkan tim untuk evaluasi ke lapangan,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Bali, Agung Bagus Tri Candra Arka mendukung perpanjangan penutupan TPA Suwung Denpasar. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali tersebut mengatakan pengunduran penutupan TPA Suwung urgent dilakukan karena belum ada solusi pengelolaan sampah.
“Setuju, karena belum ada solusinya, daripada menumpuk sampah di jalan. Memang Pak Gubernur bilang stop dulu tapi solusinya ke mana dulu dibawa karena sudah terlanjur masyarakat memberikan sampah untuk pihak lain membereskan. Untuk ditutup terus bagus, tapi apa solusinya,” jelas Candra Arka.
Mengenai informasi akan ada demo lagi dari Swakelola Sampah mengenai pengelolaan sampah di Bali, Candra menegaskan agar aspirasi disampaikan langsung ke Gedung DPRD Bali.
“Kami ada di DPR, ayo bicara di Dewan, kalau demo bawa sampah truk ke Gubernur dilihat masyarakat dan daerah lain berimbas ke pelaku pariwisata, sama dengan meludahi sendiri, ayo kita bicara, memang bawa sampah ke Kantor Gubernur menyelesaikan masalah,” kata dia.
Masalah pengelolaan sampah jika dibandingkan dengan dulu tentu berbeda. Kalau dulu kebanyakan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga akan dibakar di teba (kebun) mirisnya, hal tersebut sangat sulit diterapkan saat ini sebab sudah tidak ada kebun.
“Teba-nya (kebun) sudah jadi vila dulu kita pasti punya teba selesai dalam rumah sendiri. Solusi yang tepat bagaimana Pemerintah Daerah berkoordinasi pada pemerintah pusat bahkan Indonesia pun bukan hanya Bali belum saya lihat bagaimana solusi menangani sampah,” bebernya.
Setiap negara pasti ada sampah, maka dari itu menyarankan harusnya Bali belajar dari negara lain. Seperti contohnya China yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik.
“Solusinya belajar dan meniru untuk mencari solusi di negara yang sudah selesaikan sampah. Waste to energy itu bagian dari solusi juga makanya perlu pendalaman. Solusinya harus kebijakan action no omon-omon,” kata dia. (sar)
