TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Nilai Dana Desa 2026 dari pemerintah pusat untuk 87 kalurahan di Kulon Progo mengalami penurunan drastis, bahkan hingga 70 persen. Sejumlah program untuk masyarakat pun bisa terganggu dengan kondisi tersebut.

Anjloknya Dana Desa 2026 ini turut menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo. Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Edi Priyono mengakui kondisi itu memberatkan pemerintah kalurahan (pemkal).

"Kami memahami bahwa pemkal menghadapi tekanan berat akibat efisiensi Dana Desa," kata Edi pada wartawan, Rabu (14/01/2026).

Namun ia tetap meminta agar pemkal tidak mengabaikan program kegiatan ke masyarakat yang mengandalkan Dana Desa. Seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

Sebab menurut Edi, dua program itu merupakan bentuk pelayanan dasar ke masyarakat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang ditujukan pada anak-anak sejak usia dini.

"Kami berharap pemkal tidak meninggalkan layanan dasar masyarakat tersebut," ujarnya.

Edi menilai pemkal bisa melakukan rasionalisasi anggaran guna memastikan Dana Desa tetap bisa dimanfaatkan secara optimal. Terutama untuk program-program bersifat vital.

Ia pun mengetahui bahwa para lurah sudah beberapa kali melakukan audiensi ke pemerintah pusat terkait Dana Desa. Khususnya berkaitan dengan pemanfaatannya.

"Namun ternyata pemerintah pusat malah memangkas Dana Desa 2026 hingga 70 persen," jelas Edi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulon Progo, Muhadi membenarkan pagu Dana Desa 2026 turun drastis. Penurunannya pun bahkan melampaui perkiraan.

Ia mengatakan Dana Desa 2026 untuk 87 kalurahan di Kulon Progo totalnya Rp 24 miliar. Sedangkan Dana Desa 2025 sebesar Rp 97,4 miliar, dan Dana Desa 2024 tercatat sebesar Rp 102 miliar.

"Penurunan ini akan berdampak ke program pembangunan di kalurahan karena banyak program yang mengandalkan Dana Desa," kata Muhadi belum lama ini.(alx)