TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kekurangan personel menjadi kendala utama pengoperasian Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Prambanan.
Meski fasilitas gedung dan armada telah tersedia, keterbatasan jumlah personel di lapangan, memaksa pos ini belum bisa beroperasi di awal tahun ini untuk melayani keadaan darurat di wilayah Prambanan dan sekitarnya.
Kepala Satpol-PP Sleman, yang membawahi bidang Damkar, Indra Darmawan mengungkapkan keberadaan Pos di Prambanan, yang telah selesai dibangun, sebenarnya ingin segera dioperasikan. Namun terkendala permasalahan kekurangan sumber daya manusia (SDM).
"SDM ini sedang kami upayakan untuk segera diisi," kata Indra, Rabu (14/1/2026).
Bidang damkar di Kabupaten Sleman saat ini baru mengoperasikan dua pos yaitu pos induk di Tridadi dan pos Godean. Menurut Indra, dari dua pos tersebut terdapat lebih kurang 50 personel. Jumlah tersebut ideal karena masing-masing pos membutuhkan 21-28 personel untuk bertugas dalam tiga sift kerja. Jika personel yang ada, terpaksa harus digunakan juga untuk mengoperasikan pos Prambanan juga maka otomatis berkurang.
Karena itu, pengadaan pos baru di Prambanan idealnya dibarengi dengan pengadaan personel untuk mengisi kekurangan satu pos.
Langkah itu sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) maupun Bagian Organisasi Pemkab Sleman. Namun sejauh ini belum ada rekruitmen. Sebab itu, startegi lain sedang diupayakan dengan cara menata personel yang ada melalui metode kombinasi.
Caranya dengan menata personel yang ada, untuk diefektifkan bertugas di Prambanan melalui strategi sifting. Termasuk turut memberdayakan personel dari bidang lain, untuk diperbantukan bertugas di pos Prambanan.
"Personel bantuan (bidang lain) hanya melengkapi saja. Misalnya ada laporan ular, maka yang ahlinya nangkep ular satu saja, sementara yang lain mendampingi saja," jelas Indra. Pihaknya menargetkan akhir semester 1 atau kisaran bulan Mei baru bisa mengoperasikan pos Damkar Prambanan.
Pos damkar Prambanan dibangun di atas tanah kas desa (TKD) seluas 800 meter persegi di wilayah Kalurahan Bokoharjo. Fasilitas vital senilai Rp 1,8 miliar ini telah selesai dibangun sejak Desember lalu dan mendesak segera dioperasikan demi mempercepat waktu tanggap atau response time 15 menit penanganan darurat.
Saat ini belum bisa dioperasikan, selain karena menunggu proses serah terima pekerjaan, juga terkendala kekurangan personel.
Terpisah, Kepala BKPP Sleman, Wildan Solichin mengaku sedang berupaya berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai referensi pengadaan tenaga untuk mengisi pos damkar di Prambanan. Sebab, saat ini perekrutan pegawai masih terkendala kebijakan larangan.
"Sejak ada kebijakan larangan merekrut tenaga PHL (Pekerjaan Harian Lepas), kami belum ada solusi untuk pengangkatan personel damkar pos prambanan," ujar dia.(*)
