Ketua DPRD Bangka Tegaskan PDI Perjuangan Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
January 15, 2026 06:03 PM

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, menegaskan hingga saat ini belum ada regulasi resmi terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Oleh karena itu, ia menolak untuk berandai-andai terhadap kebijakan yang belum memiliki kepastian hukum.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan partainya secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Penolakan itu, kata dia, sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menilai usulan tersebut tidak sesuai dengan arah dan kebijakan partai.

“Salah satunya berkenaan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena hak masyarakat terpangkas jika pilkada lewat DPRD,” kata Jumadi, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, Pilkada melalui DPRD juga dinilai mengkhianati semangat reformasi 1998 yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

“Ini adalah salah satu amanat reformasi,” sambungnya.

Lanjut dia, pilkada lewat DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, Jumadi menyebut bahwa PDI Perjuangan menolak keras wacana tersebut karena dianggap dengan konstitusi, terutama putusan MK nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menjadi dasar penolakan dari PDI Perjuangan.

Sementara itu, sebagai pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi tidak mau berandai-andai.

“Kita tidak mau berandai-andai. Sampai saat ini kita tetap kekeh untuk mempertahakan pilkada itu secara langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Di samping itu, jika memang munculnya usulan atau wacana pilkada lewat DPRD ini lantaran soal biaya yang besar, Jumadi menilai bahwa masih banyak solusi lainnya.

“Salah satunya melalui e-voting, mencegah mahar politik, pembatasan biaya kampanye serta profesional dan integritas dari penyelenggara pemilu. Itu langkah-langkah kalah memang demokrasi kita dipertahankan untuk pilkada,” ujarnya.

Menurut Jumadi, jika pelaksanaan pilkada melalui DPRD justru membuat potensi money politik menjadi lebih tinggi.

“Itu transaksional semua, pasti itu terjadi lobi-lobi antar elit politik,” imbuhnya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.