TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tana Tidung tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang diperkirakan berada di kisaran hingga 50 persen.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tana Tidung Hersonsyah, kepada TribunKaltara.com saat ditemui di kantornya Jalan Tanah Abang, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ).

“Saya tidak terlalu hapal total APBD, cuma memang Tana Tidung di tahun 2026 ini mengalami penurunan itu di kisaran sampai dengan 50 persen, jadi memang cukup signifikan,” ujar Hersonsyah, Kamis (15/1/2026).

Diketahui pada tahun 2025, APBD Tana Tidung masih berada di kisaran Rp 1,5 triliun, sementara pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp 720 miliar.

Baca juga: APBD Tana Tidung Tahun 2026 Turun Drastis, Bappeda Tetap Pegang Target RPJMD 2025-2029

Hersonsyah menjelaskan, penurunan APBD tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

“Kalau kita sebut efisiensi memang sudah menjadi aturan dari pusat. Mereka di pusat yang sudah menentukan angka-angka itu, kita di kabupaten khususnya Kabupaten Tana Tidung hanya menerima apa yang sudah menjadi kebijakan dari pusat,” jelasnya.

Meski demikian, Hersonsyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap menjalankan program-program utama, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Untuk program tetap kita jalankan, terutama yang sifatnya pelayanan publik kepada masyarakat. Itu tetap menjadi prioritas kita, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain,” katanya.

Menurutnya, pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama Pemkab Tana Tidung meskipun terjadi penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

Baca juga: Efisiensi Ancam APBD Tana Tidung 2026, Bupati Ibrahim Ali Minta Tidak Kurangi Inovasi

“Pelayanan publik kepada masyarakat menjadi program yang akan tetap kita utamakan,” tutur Hersonsyah.

Ia juga menyampaikan, sebagai solusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2026 akan dioptimalkan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang kemudian diakumulasikan sebagai pendapatan daerah.

“PAD kita tetap ada sebagai sumber pendapatan asli daerah dan tetap masuk menjadi kas daerah. Dari PAD dan DBH itu kita akumulasi menjadi pendapatan Kabupaten Tana Tidung untuk pengelolaan anggaran di tahun 2026 dan itu sudah kita sahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hersonsyah menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Dari Pemkab Tana Tidung tentunya tetap memprioritaskan yang sifatnya pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan sebagainya,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Tana Tidung juga tengah melakukan penataan ulang terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) agar dapat mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

“Untuk TJSLP, kita sedang memformat lagi untuk di tahun 2026 bagaimana TJSLP ini bisa terkolaborasikan, sehingga dari TJSLP itu tetap memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti