TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Para kepala desa di Tulungagung pasrah dengan pemotongan Dana Desa (DD) tahun 2026 yang dilakukan pemerintah pusat.
Dampaknya, alokasi DD terbesar hanya Rp 373.456.000, padahal tahun 2025 banyak desa menerima DD di atas Rp 1 miliar.
Dari Rp 240 miliar di tahun 2025, turun tersisa Rp 86 miliar atau 36,06 persen.
“Pemangkasan DD ini kan sudah ditentukan dari pusat. Kita mengikuti saja yang sudah diputuskan,” ujar Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Juni.
Pengurangan DD ini dampak dari program Koperasi Desa Merah Putih.
Alokasi DD dipotong selama 6 tahun, untuk pembiayaan KDMP.
Juni mengaku berharap pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari persentase APBD Kabupaten Tulungagung.
“Pemotongan in pasti berdampak. Rencana pembangunan yang sudah dimusyawarahkan pasti terganggu,” sambung Juni.
Juni menegaskan, jika boleh memilih para Kades memilih tidak perlu ada KDMP.
Namun karena sudah menjadi program pemerintah pusat, apalagi berlaku di seluruh Indonesia, maka pada Kades wajib menyukseskan KDMP.
Yang jadi masalah saat ini, banyak pemerintah desa tidak punya lahan strategis untuk gerai KDMP.
“Lahan yang ada statusnya LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan). Belum aman (dari sisi hukum) untuk digunakan,” tegas Juni.
Baca juga: Sineas Asal Kediri Bakal Angkat Patung Macan Putih Balongjeruk ke Layar Lebar
Juni mengaku, sebagai kepala desa harus pandai-pandai menjelaskan ke warga, terkait pembangunan fisik yang terhambat.
Menurutnya, karena ini program pemerintah pusat maka wajib dilaksanakan.
PKDI hanya berharap nantinya ada sumber pendanaan lain di desa.
Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Suad Bagiyo mengatakan DD yang diterima tahun 2026 sebesar Rp 280 juta, dari tahun sebelumnya Rp 800 juta.
Selain dipotong besar-besaran, dana yang ada juga sudah diplot penggunaannya dalam 8 kategori.
Dengan DD yang terbatas, pihaknya banyak melakukan pemotongan pembiayaan kegiatan masyarakat.
“Alokasi untuk BUMDes saja kami kosongi, lebih baik dialokasikan untuk yang lain,” ungkap Suad.
Lanjutnya, jika tahun sebelumnya mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD untuk 22 orang, tahun ini hanya 6 orang secara bergilir.
Penerima akan bergantian, karena warga yang membutuhkan banyak sementara alokasi anggaran terbatas.
Karang taruna yang sebelumnya mendapat alokasi Rp 25 juta, kini menjadi Rp 10 juta.
Forum Anak Desa sebelumnya mendapat alokasi Rp 10 juta, kini tersisa Rp 2 juta.
Kemudian alokasi kegiatan Posyandu, seperti Posyandu Balita dan lansia juga berkurang dari Rp 90 juta menjadi Rp 65 juta.
“Kades memang harus keluar mencari alternatif pembiayaan lain. Kalau diam saja, sulit melakukan pembangunan,” katanya.
(David Yohanes/TribunMataraman.com)
Editor : Sri Wahyunik
