SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa mulai awal bulan Februari mendatang akan dimulai proses rekrutmen untuk siswa Sekolah Rakyat secara serentak di Indonesia.

Di tingkat provinsi, Dinas Sosial Jatim siap turun bersama dengan pendamping PKH, Badan Pusat Statistik Jatim bersama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan ground check perekrutan siswa siswi Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.

Baca juga: M Nuh: Sekolah Rakyat di Jatim Harus Jadi Pendidikan Berkeadilan dan Berdampak

“Bulan Februari ini kita akan mulai turun untuk melakukan ground check perekrutan siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027,” tutur Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Jawa Timur Firdaus Sulistyawan.

Basis data perekrutan siswa Sekolah Rakyat adalah DTSEN.

Tahapan detailnya, masyarakat desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN tersebut akan didatangi oleh tim untuk dilakukan ground check, apakah mereka memiliki anak usia sekolah dan jenjang mana.

Dinas Pendidikan juga dilibatkan untuk mencocokkan dengan data dapodik.

Khususnya jika ada anak yang putus sekolah kemudian ingin melanjutkan di SR SMP misalnya, maka anak yang bersangkutan harus punya ijazah lulus SD. Begitu juga untuk jenjang selanjutnya.

Tak hanya didatangi oleh tim untuk pencocokan data, para orang tua juga akan ditawarkan kesediaan putra-putrinya sekolah di Sekolah Rakyat.

Kesediaan ini penting karena sistem pendidikan Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem asrama, sehingga para siswa harus tinggal terpisah dengan orang tua.

“Saat di angkatan pertama, memang ada yang bersedia dan ada yang tidak. Bahkan ada yang mundur. Namun kami optimis untuk tahun ajaran selanjutnya ini akan meningkat karena sudah ada angkatan pertama sebelumnya,” tegas Firdaus.

Lebih lanjut Firdaus menegaskan sistem rekrutmen bukan hanya atas ke bawah.

Selain itu masyarakat juga bisa bersikap proaktif jika ingin putra-putrinya masuk Sekolah Rakyat.

Caranya yaitu melapor dan mengajukan diri ke Dinas Sosial bahwa yang bersangkutan berminat untuk masuk Sekolah Rakyat.

“Tapi tetap nanti akan dilakukan ground check. Apakah masuk desil 1 dan 2 dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Pihaknya optimistis masyarakat akan semakin berminat menyekolahkan putra putrinya ke Sekolah Rakyat.

Bahkan mereka berlomba-lomba untuk bisa masuk Sekolah Rakyat.

Karena selain biaya pendidikannya gratis nol rupiah, para siswa juga mendapatkan fasilitas penunjang.

Bahkan untuk siswa Sekolah Rakyat jenjang SMA mereka mendapatkan laptop, seragam delapan stel, makanan dan minuman selama di asrama dengan pagu Rp 15 ribu per porsi, sekolah yang dilengkapi laboratorium, dan peralatan sekolah hingga perlengkapan mandi. Semua difasilitasi oleh pemerintah.

“Jika ground check sudah selesai maka setiap bupati walikota akan menerbitkan SK pengesahan siswa penerima manfaat Sekolah Rakyat,” ujar Firdaus.