TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kerusakan wilayah pesisir Kota Mataram akibat abrasi dan kenaikan muka air laut dinilai telah memasuki fase serius.
Hal tersebut diungkapkan Dr. Syafril, Dosen Magister Ilmu Lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), yang memaparkan kondisi faktual pesisir berdasarkan analisis ilmiah.
Menurut Syafril, secara geomorfologi wilayah pesisir Kota Mataram memiliki kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan karena kontur daratan yang relatif rendah.
“Memang ada problem geomorfologi di wilayah Kota Mataram, karena konturnya itu di antara nol sampai satu meter,” ujarnya dalam sesi forum Ngobrol Para Ilmuan (Ngopi) di UIN Mataram Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, dataran pantai Mataram khususnya di wilayah utara seperti Ampenan hingga Tanjung Karang berada hampir sejajar dengan muka laut, sehingga sangat rawan terdampak abrasi.
“Dataran pantainya itu setara dengan garis pantai. Makin ke arah utara Ampenan, ketinggiannya hanya sekitar satu sampai dua meter di atas permukaan laut, sehingga sangat potensial terjadi degradasi wilayah pantai,” kata Syafril.
Baca juga: Kenaikan Muka Air Laut, Pakar Peringatkan Ancaman Ekonomi Pariwisata NTB
Berdasarkan analisis citra satelit selama hampir dua dekade, Dr. Syafril mengungkapkan bahwa garis pantai Kota Mataram mengalami penyusutan signifikan.
“Kalau kita analisis dari citra satelit dari tahun 2006 sampai 2025, itu penyusutannya bisa mencapai delapan sampai 15 meter,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa peta satelit menunjukkan pergeseran garis pantai ke arah daratan, yang berarti luas pantai terus berkurang dari waktu ke waktu.
“Kalau kita gambarkan secara skala di peta satelit, kita akan melihat berkurangnya garis pantai. Pantai kita itu semakin menyempit,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Syafril, sangat terasa di kawasan permukiman pesisir seperti Tanjung Karang.
“Di Tanjung Karang, tahun 2000-an awal, jarak pantai dengan permukiman penduduk itu masih sekitar 20 meter. Sekarang sudah mendekati rumah penduduk,” katanya.
Menghadapi ancaman abrasi dan penyusutan daratan, Syafril menilai pendekatan teknis semata tidak cukup. Ia mendorong penguatan solusi berbasis ekologi dengan mengembalikan fungsi alami pesisir.
“Upaya yang dilakukan tidak bisa hanya tindakan teknis fisik, seperti membuat tembok atau talud di pinggir pantai,” tegasnya.
Menurutnya, fungsi mangrove dan terumbu karang harus dipulihkan sebagai pelindung alami pantai.
“Harus ada upaya biologi, yaitu mengembalikan fungsi mangrove di wilayah pantai, dan juga memelihara terumbu karang,” jelas Syafril.
Sebelumnya bencana banjir rob atau kenaikan air laut yang melanda Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, masih mengintai ratusan Kepala Keluarga (KK) di wilayah itu.
Pada November 2025 lalu, etidaknya, catatan Pemerintah Kecamatan Ampenan, diperikrakan 500 KK terancam banjir rob jika sudah memasuki musim hujan dan bulan purnama.
Camat Ampenan, Muzakkir Walad, menjelaskan bahwa dampak terberat dirasakan oleh warga yang bermukim di daerah tanah GG (governor ground) atau tanah milik negara di sempadan pantai.
"Dampak terberat dirasakan oleh warga yang memang bermukim di daerah tanah GG atau Sempadan Pantai. Dan memang tidak sebagai wilayah yang harus diganti kerugiannya, karena mereka sudah lama diperingatkan untuk tidak membangun di sana," ucap Muzakkir menjawab Tribun Lombok, Senin (17/11/2025).
Dia menambahkan, peringatan dan perencanaan untuk kawasan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016. Secara data Kecamatan, ada sebanyak 364 KK di Ampenan yang masuk kategori berisiko tinggi terhadap banjir rob.
(*)
