TRIBUNJOGJA.COM - Di balik geliat pembangunan pariwisata yang kian masif di selatan Yogyakarta, kawasan karst Gunung Sewu menghadapi tekanan serius. Bentang alam yang selama ini menjadi penyangga air dan ruang hidup masyarakat perlahan berubah, memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan lingkungan dan masa depan warga yang bergantung padanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan karst Gunung Sewu mengalami tekanan pembangunan pariwisata yang semakin intensif. Sejumlah proyek pembangunan mengubah bentang alam karst secara signifikan.
Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air, mengingat karst memiliki sistem hidrologi bawah tanah yang kompleks dan rapuh.
Kerusakan karst berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Kawasan ini selama ini menjadi penyangga air sekaligus ruang hidup masyarakat pedesaan dan pesisir.
Oleh karena itu, pembangunan yang berlangsung dinilai perlu diarahkan pada perlindungan karst dengan melibatkan sinergi antara akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada bertajuk “Merawat Karst Gunung Sewu: Konflik Agraria, Air, dan Kuasa”, beberapa waktu lalu.
Diskusi ini menghadirkan akademisi, perwakilan kelompok masyarakat sipil, serta perangkat daerah untuk membahas dinamika pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan karst.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, A. B. Widyanta, menekankan bahwa karst Gunung Sewu tidak dapat dilepaskan dari relasi panjang antara alam dan masyarakat. Karst, menurut dia, berfungsi sebagai sistem ekologis yang menopang kehidupan di wilayah dengan keterbatasan air permukaan. Karena itu, pembangunan yang mengabaikan karakter karst dinilai berisiko merusak keseimbangan tersebut.
“Karst Gunung Sewu adalah ruang hidup yang terbentuk dari relasi panjang antara manusia dan alam, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati,” ujar Widyanta dalam keterangan yang dikirimkan kepada wartawan, Selasa (20/1).
Ia menegaskan bahwa perspektif ekologis perlu ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi. Pembangunan pariwisata yang berlangsung saat ini, menurutnya, kerap mengubah makna ruang hidup masyarakat lokal. Bentang alam yang sebelumnya memiliki nilai kultural dan simbolik mengalami pergeseran fungsi, yang berdampak pada relasi sosial dan cara masyarakat memaknai lingkungannya.
“Bangunan pariwisata mungkin tampak megah, tetapi ia menghancurkan nilai luhur Gunungkidul yang selama ini dijaga masyarakat,” tutur Widyanta.
Selain perubahan ekologis, Widyanta juga menyoroti persoalan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang di kawasan karst. Ia menilai kepentingan investasi sering kali lebih menentukan dibandingkan suara warga. Minimnya partisipasi publik, kata dia, memperbesar potensi konflik agraria dan menempatkan masyarakat pada posisi rentan.
“Ketika pembangunan pariwisata ditempatkan di atas kepentingan ekologis, maka yang dikorbankan adalah keberlanjutan ruang hidup,” katanya.
Dari sudut pandang masyarakat sipil, relawan NGO Ruang, Pitra Hutomo, menilai kawasan karst Gunung Sewu kerap disalahpahami dalam logika pembangunan. Karst, menurut dia, lebih sering dilihat sebagai objek ekonomi dibandingkan sebagai ekosistem hidup yang menyimpan nilai ekologis dan kultural yang saling terkait.
“Gunungkidul seharusnya dirawat sebagai ruang hidup, bukan diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi,” ujar Pitra.
Sementara itu, Himawan Kurniadi dari NGO Ruang memaparkan kondisi mutakhir pembangunan pariwisata di kawasan karst Gunung Sewu. Ia menyoroti proyek-proyek yang secara fisik membelah bentang karst dan dinilai tidak ramah lingkungan serta menyimpan risiko kebencanaan yang kerap tidak diperhitungkan secara memadai.
“Pembangunan yang membelah karst, seperti proyek On The Rock, menyimpan ancaman serius terhadap keselamatan ekologis dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merawat kawasan karst Gunung Sewu.
Perlindungan karst dinilai membutuhkan sinergi antara akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dengan pendekatan berbasis pengetahuan ilmiah dan keadilan sosial. Kawasan karst Gunung Sewu dipandang perlu diperlakukan sebagai warisan ekologis yang dijaga bersama demi masa depan.
