TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar atau Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menjelaskan bahwa kerusuhan yang terjadi di Iran merupakan rangkaian eskalasi bertahap. 

Bermula dari demonstrasi damai pelaku usaha hingga berkembang menjadi kerusuhan berdarah yang menurut pemerintah Iran, dipicu dan dikendalikan oleh campur tangan intelijen asing.

Pemerintah Iran menilai situasi ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional sehingga mengambil langkah-langkah keamanan tegas, termasuk pembatasan internet dan penguatan aparat.

 Boroujerdi membagi empat tahap atau rangkaian yang dimulai dari demonstrasi damai hingga timbul kerusuhan berdarah.

Tahap pertama kata dia, dimulai pada tanggal 28 hingga 31 Desember, di mana pelaku usaha di Grand Bazaar Teheran melakukan unjuk rasa profesi. Dia menyebut aksi ini berlangsung damai dan tertib. 

"Tentu saja berdasarkan undang-undang Republik Islam Iran sebagai sebuah negara yang demokratis, kami memberikan ruang yang jelas dan juga menghormati keinginan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa," kata Boroujerdi saat jumpa pers di kediaman dinasnya, di Jalan Madiun 1 , Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Baca juga: 16 Pesawat Militer China Mendarat di Iran, Picu Kekhawatiran Eskalasi Timur Tengah

Situasi berubah pada tahap kedua yang berlangsung pada awal tahun atau 7 Januari 2026. 

Kata dia, dalam tahapan ini ada pihak-pihak tertentu yang berupaya membajak aksi damai masyarakat. Aksi seketika berubah menjadi kerusuhan.

"Sampai dengan titik ini, aparat kepolisian dan keamanan di Iran tidak bersenjata dan hadir di lapangan tanpa senjata.

Dan di titik ini kami menyaksikan jumlah korban paling banyak berasal dari aparat kepolisian dan keamanan, dikarenakan mereka menghadapi aksi unjuk rasa yang mulai melakukan kekerasan," ujarnya.

Sasarannya dalam aksi ini kata Boroujerdi yakni aparat kepolisian dan keamanan Iran yang sedang bertugas tanpa senjata.

Kata dia, massa aksi dihadang oleh aparat, namun mereka membalas dengan kekerasan.

Baca juga: AS Mulai Kerahkan Mesin Perang ke Timur Tengah, Sinyal Serangan ke Iran Makin Kuat

"Ketika ingin dihadang dan dihentikan oleh aparat, mereka yang membawa senjata atau melakukan kekerasan melawan pihak kepolisian yang sama sekali tidak membawa senjata," ucap Boroujerdi.

Memasuki tahap ketiga, Pemerintah Iran mengklaim kalau pihaknya telah mengantongi bukti ada pengaruh dari luar negeri.

Di mana dia meyakini kalau ada arahan dari luar negeri dengan melakukan propaganda ribuan masyarakat dengan menciptakan kekacauan. 

"Dengan tujuan Iran bisa digambarkan dan diposisikan di posisi pelanggar hak asasi manusia, dan agar setelahnya ini menjadi sebuah alasan yang legitimate untuk Iran diserang oleh pihak luar negeri," katanya.

Pihaknya kata Boroujerdi langsung melakukan kebijakan penyadapan alat komunikasi terhadap beberapa pihak asing yang dimaksud itu.

Dari hasil penyadapan komunikasi, dia menuding instruksi itu datang dari badan intelijen asing, termasuk Mossad (Israel) dan CIA (Amerika Serikat) yang menginstruksikan oknum tertentu untuk menyerang aparat keamanan hingga warga sipil. 

Baca juga: VIDEO AS Terus Kerahkan Kekuatan Militer di Timur Tengah, Serangan ke Iran Kian Menguat

"Kami telah melakukan penyadapan terhadap berbagai komunikasi yang berasal dari luar negeri dan melakukan rekaman terhadap suara yang memberikan instruksi kepada oknum-oknum tertentu di tengah-tengah masyarakat untuk turun ke jalanan dan menyerang aparat dan kepolisian dan aparat keamanan.

Apabila tidak berhasil, maka harus menyerang masyarakat sipil, dan apabila tidak berhasil, menyerang apa pun dan siapa pun yang berada di dekat mereka," kata dia.

"Ini merupakan instruksi dan arahan-arahan yang langsung datang dari badan-badan intelijen luar negeri, antara lain Mossad dan CIA," sambungnya.

Tudingan dari Pemerintah Iran itu kata dia, diperkuat dari kesaksian seorang demonstran yang terluka dan mengaku bahwa dirinya justru ditikam oleh oknum yang mengajaknya turun ke jalan. 

Sehingga, dugaan adanya upaya sistematis untuk memperbanyak jumlah korban cedera semakin nyata dan penilaian negara luar terhadap Iran sebagai pelanggar HAM makin kuat.

"Jadi dari di sini kita bisa melihat bahwa mereka (pihak asing) memang sedang menindaklanjuti sebuah proyek, yaitu menciptakan korban semaksimal mungkin, menciptakan jumlah masyarakat yang cedera semaksimal mungkin agar Iran bisa digolongkan sebagai pihak yang melanggar hak asasi manusia," ucap dia.

Baca juga: VIDEO Trump Balas Ancam Ledakkan hingga Musnahkan Iran dari Muka Bumi

Pada tahap akhir, pemerintah Iran mengambil langkah tegas untuk menghentikan koordinasi terhadap inti dari kerusuhan yang dikendalikan dari luar negeri.

Upaya besar yang mereka lakukan yakni dengan membatasi jaringan internet secara nasional guna memberikan kelumpuhan terhadap akses media sosial.

"Kepemimpinan terhadap kerusuhan berasal dari luar negeri.

Mereka dengan menggunakan jaringan internet melalui berbagai media sosial mencoba untuk memberikan instruksi dan arahan lebih lanjut kepada sel-sel dalam negeri mereka.

Maka dari itu, untuk menghentikan upaya ini, kami membatasi dan menghentikan akses internet," beber dia.

Selain itu, Iran menetapkan kebijakan keamanan baru dengan membekali aparat kepolisian yang bertugas dengan persenjataan untuk menghadapi perusuh bersenjata.

Akan tetapi, penggunaannya kata dia diatur secara ketat, dengan tidak melesatkan tembakan ke bagian tubuh yang vital agar tidak timbul korban.

"Mereka (kepolisian) diberikan izin untuk melakukan penembakan terhadap oknum aksi unjuk rasa yang tidak damai yang membawa senjata, melakukan penyerangan atau menembaki masyarakat.

Dan instruksinya adalah melakukan penembakan dari bagian badan, bagian bawah dari badan, tidak ke bagian atas agar tidak menciptakan korban," tandasnya.

Eskalasi di Iran

Kericuhan besar di Iran sejak akhir 2025 dipicu oleh krisis ekonomi, terutama anjloknya nilai mata uang Rial yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.

Nilai tukar Rial terhadap dolar jatuh hingga lebih dari 1,4 juta per USD pada awal 2026, memicu hiperinflasi dan membuat masyarakat turun ke jalan.

Demonstrasi yang awalnya menuntut solusi ekonomi berkembang menjadi kerusuhan luas, dengan ribuan korban jiwa dan bentrokan antara aparat keamanan dan warga.

Pemerintah Iran menilai kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

Selain faktor ekonomi, pemerintah Iran menuding adanya campur tangan asing, khususnya intelijen Israel (Mossad) dan Amerika Serikat (CIA), dalam memperkeruh situasi.

Kedutaan Besar Iran menyebut aksi propaganda dan infiltrasi asing berperan dalam memecah belah masyarakat serta menargetkan tokoh politik dan diplomatik, termasuk serangan terhadap Dubes Palestina di Teheran.

Iran menyebut rangkaian kerusuhan ini sebagai bagian dari “Perang 12 Hari,” yang dianggap sebagai upaya melemahkan kedaulatan dan pertahanan negara melalui kombinasi tekanan ekonomi dan operasi spionase. (*)