Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana
TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat menuai sorotan tajam dari DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengingatkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa konsekuensi strategis, baik dari sisi geopolitik, keamanan, hingga beban ekonomi nasional.
Wakil Rakyat dari dapil Sumedang, Majalengka, Subang itu menilai, secara prinsip keikutsertaan Indonesia memang membuka ruang diplomasi yang lebih luas.
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki modal moral untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan Palestina dari dalam forum internasional tersebut.
“Indonesia berpeluang memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza secara langsung, termasuk memastikan proses rekonstruksi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada rakyat sipil,” kata TB Hasanuddin dihubungi Tribun Jabar.id, dari Sumedang, Kamis (22/1/2026) malam.
Baca juga: Hujan Mengguyur Sumedang Tiga Hari Berturut-turut, BMKG Prediksi Hujan Berlanjut Hingga Akhir Pekan
Menurutnya, posisi Indonesia di dalam dewan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai alat tawar diplomatik untuk menekan Amerika Serikat agar lebih konsisten mendorong solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi garis resmi politik luar negeri Indonesia.
Namun, di balik peluang itu, TB Hasanuddin menegaskan terdapat empat risiko krusial yang harus diantisipasi secara matang oleh pemerintah.
Risiko pertama adalah dampak geopolitik. Bergabungnya Indonesia dalam forum bentukan AS berpotensi dipersepsikan sebagai keberpihakan terhadap agenda politik Washington di Timur Tengah. Persepsi tersebut, menurut TB Hasanuddin, dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sikap berbeda terhadap konflik Gaza.
“Kementerian Luar Negeri harus menghitung secara cermat implikasi geopolitik ini, agar posisi bebas aktif Indonesia tidak tereduksi,” ujarnya.
Risiko kedua menyangkut keamanan personel, khususnya jika Indonesia menempatkan pasukan TNI dalam misi yang tidak diterima seluruh faksi di Gaza. TB Hasanuddin menilai, kondisi tersebut dapat menempatkan personel Indonesia pada situasi rawan.
“Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Ini sangat serius, apalagi Indonesia saat ini juga mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap insiden keamanan atau dugaan pelanggaran HAM akan berdampak langsung pada reputasi Indonesia di tingkat global.
Risiko ketiga adalah beban finansial. TB Hasanuddin menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut kontribusi minimal anggota tetap Dewan Perdamaian Gaza mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun.
“Angka ini sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan kebijakan pengetatan fiskal nasional. Pemerintah wajib menjelaskan sumber dan skema pendanaannya secara transparan,” kata TB Hasanuddin.
Risiko keempat berkaitan dengan keselarasan kebijakan internasional, khususnya dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TB Hasanuddin menegaskan Indonesia tidak boleh terjebak dalam mekanisme yang justru bertentangan dengan mandat dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.
“Setiap langkah Indonesia harus tetap berada dalam koridor hukum dan resolusi PBB,” ujarnya.
TB Hasanuddin pun menutup pernyataannya dengan peringatan agar pemerintah tidak gegabah dalam melangkah.
“Niat baik untuk mendorong perdamaian jangan sampai justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa. Pemerintah harus bersikap cermat, terukur, dan transparan,” katanya. (*)
Baca juga: Bupati Herdiat Terbitkan Surat Edaran Ciamis Peduli Indonesia dan Palestina
