Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pihaknya akan melakukan pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dalam artian menjual, namun menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) strategis kepada pemerintah pusat.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat, semisal untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata Dedi di Bandung, Jumat.
Dedi mengungkapkan alasan di balik usulan radikal ini adalah ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.
Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.
"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi.
Hingga saat ini, lanjut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.
Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.
Dedi mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.
Mengenai aspek bisnis, Dedi optimistis bahwa mengambil alih Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena pasarnya sudah terbentuk.
Ia merencanakan modernisasi besar-besaran, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway).
"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," ucapnya.
Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).
"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," tutur Dedi yang mengaku menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.
