TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Beredar informasi instansi BPBD Provinsi Bali kekurangan hampir 50 personil, bahkan di tahun 2026 ini, BPBD akan ditinggalkan sejumlah pegawainya yang pensiun.
Berkurangnya personil BPBD ini dikhawatirkan membuat kinerja mereka kurang maksimal untuk menangani bencana di Bali.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya tak membantah, bahwa BPBD Bali memang kekurangan personil atau pegawai, namun pihaknya membantah jika dibilang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Untuk idealnya kami memang kurang, tapi kami selalu maksimal menjalankan tugas dengan SDM yang kami miliki," jelasnya, Senin 26 Januari 2026.
Baca juga: BPBD Catat Tahun 2025 Badung Bali Diterjang 114 Bencana, Kerugian Capai Rp 4,1 Miliar
Teja Bhusana menjelaskan, saat ini BPBD memiliki 105 personil, termasuk UPTD, secara ideal pihaknya kekurangan 45 personil atau pegawai di BPBD.
Begitu juga tahun ini akan ada 11 pegawai pensiun.
"Kami masih kurang orang sekitar 45 orang. Sesuai perhitungan analisa beban kerja dan jabatan. Siasat sementara, tim admin pun ikut piket. Ini menjadi tantangan bagi kami agar maksimal di tengah keterbatasan yang ada,“ sambungnya.
Menyiasati itu, selama ini kata Teja, satu personil BPBD Provinsi Bali menjalankan dua pekerjaan, administrasi dan tugas lapangan.
"Kalau ada bencana segara kami tangani, administrasi kami tinggal. Jika telah tertangani baru pegawai kami mengambil administrasi kembali," imbuhnya.
Kekurangan pegawai sudah pernah pihaknya ajukan, namun masih belum mendapatkan formasi.
Di Bali, bencana tidak hanya terjadi saat musim hujan saja, namun saat musim kemarau juga ada bencana kekeringan.
Kekeringan biasanya terjadi di wilayah perbukitan di Buleleng dan Karangasem.
Pihaknya harus mengirimkan truk tangki dengan medan yang sangat berat.
"Selama ini bencana hanya terkonsentrasi pada banjir tanah longsor tapi kekeringan juga merupakan bencana,” katanya.
Ditanya terkait banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali, menurut pandangan Teja, khususnya di kota penyebabnya bukan tunggul hanya penyempitan lahan resapan, tetapi juga sistem drainase yang tidak terintegrasi dengan baik.
"Banyak drainase yang kedalamannya kurang, juga putus-putus tidak nyambung antar perumahan, " jelasnya.
Bahkan di sejumlah titik wilayah Denpasar dan Badung curah hujan di bawah 100 ML, sudah bisa terjadi banjir.
BPBD Bali mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong selama masa siaga, sekaligus memperkuat langkah mitigasi untuk menekan risiko bencana ke depan.
“Banjir mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi risikonya bisa diperkecil dengan mitigasi bersama, menjaga kebersihan lingkungan, dan penataan infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.
Catatan terakhir, bencana Kota Denpasar mencatat jumlah kejadian tertinggi dengan 150 kejadian, disusul Kabupaten Gianyar 80 kejadian, Karangasem 67 kejadian, Jembrana 44 kejadian, Tabanan 31 kejadian, Badung 32 kejadian, Bangli 25 kejadian, Klungkung 21 kejadian, dan Buleleng 11 kejadian.
