Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku. 

POS-KUPANG. COM, OELAMASI- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang menetapkan wilayah Kabupaten Kupang kini telah memasuki fase tanggap darurat bencana, menyusul meningkatnya intensitas kejadian bencana hidrometeorologi akibat musim hujan.

Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Noflianto Amtiran, Selasa (27/1/2026) . 

“Yang kita ketahui bersama, Kabupaten Kupang masih dalam suasana musim hujan sehingga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung hingga gelombang pasang air laut masih sangat tinggi,” ujar Noflianto.

Ia menjelaskan, pada bulan Desember lalu status daerah masih berada pada fase siaga darurat, namun kini telah meningkat menjadi fase tanggap darurat karena kejadian bencana semakin banyak dan masif, bahkan telah menimbulkan korban jiwa.

Baca juga: BPBD NTT Salurkan Logistik untuk Antisipasi Bencana ke Kabupaten-Kota

BPBD mencatat, hingga saat ini telah terjadi sekitar 33 kejadian bencana di berbagai wilayah Kabupaten Kupang.

“Jenis bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir bandang, kemudian angin kencang, serta tanah longsor. Tiga ini yang paling dominan saat ini,” ungkapnya.

Terhadap warga terdampak, BPBD telah melakukan berbagai langkah intervensi, mulai dari pemantauan lokasi, penyaluran bantuan bahan makanan, tenda, peralatan kebersihan, hingga edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada.

Untuk posko utama, BPBD saat ini menempatkannya di Civic Center Kabupaten Kupang, sementara posko lapangan masih bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dari sisi logistik, BPBD juga terus memperkuat stok bantuan. 

“Kami baru menerima bantuan dari pemerintah provinsi berupa beras sebanyak 1,4 ton dan sudah kami simpan di gudang logistik BPBD,” kata Noflianto.

Selain beras, BPBD juga memiliki stok bantuan lain seperti mie instan, minyak goreng, daging kaleng, peralatan kesehatan, terpal, serta tenda untuk kebutuhan pengungsi.

Nofliyanto menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan BPBD sendiri, melainkan harus melibatkan banyak pihak.

“Penanganan bencana ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Dinas Sosial, BMKG, hingga mitra LSM yang bergerak di bidang kebencanaan. Koordinasi terus kami lakukan,” jelasnya.

BPBD juga rutin menerima laporan awal kejadian bencana dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat di lapangan.

Sementara dengan BMKG, BPBD terus memperoleh informasi terkait prakiraan cuaca, curah hujan, potensi angin kencang, hingga gelombang laut.

Untuk penguatan kapasitas masyarakat, BPBD menjalankan program Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana) serta Destana (Desa Tangguh Bencana).

“Saat ini ada empat kecamatan yang kita dorong melalui program Kencana, dan ada sekitar 30 desa di 10 kecamatan yang terlibat, dengan dukungan mitra LSM pembangunan,” ujarnya.

BPBD memastikan bahwa pelayanan kebencanaan dilakukan selama 24 jam.

“Baik jam kerja maupun di luar jam kerja, siang atau malam, petugas kami tetap siaga. Sudah dibentuk juga Pos Komando Tanggap Darurat yang melibatkan seluruh stakeholder dan sudah ada SK-nya,” tegas Noflianto.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.

“Kami mengimbau masyarakat agar menghindari lokasi rawan bencana. Jika terjadi kejadian bencana, segera laporkan melalui kepala desa, lurah, camat, atau langsung ke BPBD,” pesannya.

BPBD juga membuka akses laporan melalui WhatsApp Group Sharing Informasi Cepat Bencana Kabupaten Kupang.
Untuk pelaporan langsung, masyarakat dapat menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Noflianto Amtiran di nomor 081338092221.(nov)