TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menghadapi potensi lonjakan arus mudik Lebaran 2026, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mendorong pemerintah agar segera menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Baca juga: 5 Tips War Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2026 dari KAI, Cek Ketersediaan secara Berkala
Kebijakan tersebut dinilai krusial untuk mengurai kepadatan pemudik sejak awal, sekaligus memberi ruang bagi aparat untuk menyusun skenario rekayasa lalu lintas secara lebih terukur dan efektif.
Irjen Pol Agus menilai pengalaman mudik Lebaran 2025 menunjukkan bahwa penerapan WFA mampu membantu mendistribusikan waktu perjalanan masyarakat, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari dan jam tertentu. Karena itu, ia berharap keputusan serupa dapat diambil lebih dini untuk mudik tahun depan.
“Bagaimana pemerintah dengan cepat membuat kebijakan tentang work from anywhere. Ini sangat penting sekali, sehingga rangkaian pemudik itu bisa terurai,” ujar Agus dalam acara Mudik Outlook 2026 di Studio 1 Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Menurut Agus, kepastian kebijakan WFA akan sangat membantu Polri, khususnya Korlantas, dalam memprediksi puncak arus mudik dan balik. Dengan prediksi yang lebih akurat, aparat dapat menentukan waktu penerapan berbagai skenario lalu lintas, termasuk pembatasan operasional kendaraan berat.
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan yang akan kembali dipertimbangkan adalah pembatasan kendaraan sumbu tiga selama periode mudik Lebaran. Pembatasan ini dinilai perlu karena kendaraan berat memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran arus lalu lintas, terutama di jalur utama mudik.
Namun, Agus menegaskan bahwa penerapan pembatasan tersebut membutuhkan dasar hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian dan lembaga. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Kementerian Perhubungan serta kementerian terkait lainnya.
Baca juga: KAI Buka Pemesanan Tiket Kereta Lebaran 2026, Berikut Jadwal dan Caranya
Selain itu, Korlantas Polri juga berencana kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan tertentu sebagai bagian dari pengendalian volume kendaraan selama masa mudik.
Dari sisi pengawasan, Polri akan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time. Sistem tersebut akan mencakup pemantauan jalan tol, jalur arteri, lintasan penyeberangan, terminal angkutan umum, hingga bandara.
Dengan rangkaian kebijakan dan skenario tersebut, Agus berharap target keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) selama mudik Lebaran 2026 dapat tercapai.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Korlantas Polri juga telah menyiapkan rencana kontinjensi apabila terjadi kondisi darurat, termasuk bencana alam. Berbagai skenario telah disusun, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar dapat segera dieksekusi saat dibutuhkan.
“Operasi Ketupat ini langsung dipimpin oleh Pak Kapolri. Sejumlah kegiatan sudah kami siapkan, mulai dari pendirian pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos terpadu,” kata Agus.
Baca juga: Pemerintah Kembali Batasi Angkutan Barang di Periode Mudik Lebaran
Ia menegaskan, seluruh persiapan tersebut bertujuan memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar bagi masyarakat.
